News

Bangunan Megah Botimoon Diduga Tak Berizin, Walhi: Melanggar PermenPUPR No 28/2015

Cafe (Warkop Botimoon) yang berdiri di Labuhanbatu ini terkesan dipaksakan.

Bangunan Megah Botimoon Diduga Tak Berizin, Walhi: Melanggar PermenPUPR No 28/2015
Warkop Botimoon (AKURAT.Co/Habibi)

AKURAT.CO, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Utara, Doni Latuparisa menegaskan bahwa bangunan megah Warkop Botimoon yang berdiri di daerah aliran sungai (DAS) Bilah di Lingkungan Sibuaya, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu terkesan dipaksakan.

Bangunan yang dijadikan tempat bisnis itu diduga tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebelumnya disebut IMB.

"Cafe (Warkop Botimoon) yang berdiri di Labuhanbatu ini terkesan dipaksakan. Terindikasi menyalahi aturan PermenPUPR No. 28 Tahun 2015 tentang DAS," tegas Doni belum lama ini saat dihubungi redaksi dari Rantauprapat.

baca juga:

Doni melanjutkan,jika izin mendirikan bangunan tidak dikeluarkan Pemerintah setempat, mak  bangunan itu dianggap ilegal berdiri.

"Ilegal berdiri kemudian melanggar PermenPUPR," tandasnya.

Sebelumnya, tidak berizinnya bangunan Cafe Botimoon dibenarkan Pengacara Hukum (PH) Warkop Botimoon, Yanto Zuliwu SH. Yanto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pendaftaran secara online dan komitmen membayar pajak.

"Terkait izin mendirikan bangunan belum ada. Tapi kita sudah bermohon secara online, OSS. Kita komitmen untuk membayar pajak kepada pemerintah setempat sepuluh persen. Jika pemerintah sudah menyerahkan mesin yang terintegrasi langsung secara online, jadi pelaku usaha tidak bisa bohong pembayaran pajak," katanya.

Pihaknya, sebut Yanto saat ini hanya mengantongi nomor induk berusaha (NIB). Namun ia berjanji akan mengurus semua izin yang diperlukan. Pihaknya juga berkomitmen tidak akan melanggar hukum. 

"Baru NIB aja. Kita akan urus semua perizinannya. Kita komitmen tidak mau melanggar hukum. Apapun arahan pemerintah terkait Botimoon akan kita laksanakan," ucapnya.

Redaksi AKURAT.CO  juga berusaha melakukan konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Owner Warkop Botimoon, Hendra Harahap terkait perizinan bangunan Warkop megah yang diresmikan oleh Bupati Labuhanbatu Erik Adtrada Ritonga. Namun belum ada jawaban.

Plt Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Labuhanbatu, Supriono saat itu mengatakan bahwa pihak pengusaha Warkop Botimoon pernah mengajukan permohonan IMB yang berdiri di Daerah Aliran Sungai Bilah di Jalan  Sibuaya, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. Namun, pihaknya tidak mengeluarkan izin tersebut.

"Pihak pengusaha nya pernah mengajukan sama kita untuk pengurusan IMB-nya. Setelah tim turun ke lokasi ternyata bangunan itu (Warkop Botimoon) berdiri di Daerah Aliran Sungai. Sesuai aturan kita tidak bisa mengeluarkan izinnya," tegasnya.

Ditambah lagi sambung Supriono, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) juga tidak ada menerbitkan rekomendasi sebagai dasar bagi DPMPTSP untuk menerbitkan izin.

"Pihak dinas PUPR tidak bersedia mengeluarkan rekomendasinya, karena bangunan diatas DAS," jelasnya.[]