News

Bangun Rusun di Kampung Akuarium, Akademisi Trisakti Ingatkan Anies Pengalaman Buruk ini


Bangun Rusun di Kampung Akuarium, Akademisi Trisakti Ingatkan Anies Pengalaman Buruk ini
Warga beraktivitas di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta, Selasa (18/8/2020). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun Kampung Susun Akuarium yang terdiri dari lima blok yang diisi 241 hunian dengan anggaran sebesar Rp62 miliar. (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriatna meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbicara ke publik mengenai status Rumah Susun yang bakal ia bangun di Kampung Akuarium Penjaringan Jakarta Utara.

Menurut Yayat rumah susun itu tidak akan bisa dibangun di kawawasan ini sebab bertentangan dengan Peraturan Daerah nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail dan Tata Ruang (RDTR). 

Yang bisa dibangun adalah rumah susun sewa. Sayangnya hingga saat ini warga Kampung Akuarium masih belum mengetahui status rusun yang dijanjikan Anies kepada mereka.

"Tidak boleh sesuatu itu ngambang, harus tegas. Supaya apa? Supaya mereka itu mandiri, mereka tahu berapa sewanya," kata Yayat saat dikonfirmasi AKURAT.CO, Sabtu (22/8/2020).

Yayat kemudian mengingatkan Anies soal pengalaman buruk yang terjadi tahun ini. Dimana sebagian besar penghuni tak sanggup membayar uang sewa.

Pengalaman seperti itu, kata dia, jangan sampai terjadi di kampung Akuarium. Warga dijanjikan rusun milik tetapi kenyataanya adalah rusun sewa yang berimbas pada mandeknya pembayaran.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mencatat, total keseluruhan tunggakan Rusunawa selama  Juli 2020 mencapai  Rp74 Miliar yang terdiri dari tunggakan sewa unit hunian sebesar Rp44 miliar dan sewa kios di kawasan Rusunawa sebesar Rp3 Miliar.

"Jakarta sudah ada pengalaman buruk, ketika ada 15 ribu KK menunggak bayar rusun. Itu berapa milyar lebih itu. Jadi, jangan sampai dijanjikan ada rumah, taunya rumah sewa, mereka enggak punya kemampuan bayar sewa," tegasnya.

Dalam Perda RDTR 1/2014 kawasan Kampung Akuarium masuk zona merah (P3) atau dengan kata lain tanah milik pemerintah. Yayat menegaskan, lantaran lahan ini milik Pemda DKI maka ketika digarap lahan itu harus bisa menjadi penunjang fungsi pemerintahan.