Ekonomi

Banggar: Revisi UU KUP Demi Reformasi Perpajakan yang Berkeadilan

Revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan grand strategy menuju reformasi perpajakan berkeadilan.


Banggar: Revisi UU KUP Demi Reformasi Perpajakan yang Berkeadilan
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah (DOK. HUMAS DPR RI)

AKURAT.CO Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menjelaskan, revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) merupakan grand strategy menuju reformasi perpajakan berkeadilan.

Menurutnya, rencana ini berangkat dari niat untuk menguntungkan bangsa ini ke depannya. Dia memastikan rencana pemerintah itu tidak akan memberatkan masyarakat.

Karena itu, Said meminta agar wacana ini jangan dibenturkan seolah-olah mau memukul masyarakat bawah sehingga daya belinya menurun.

"Tidak seperti itu. Yakinlah, ini menguntungkan kita semua sebagai anak bangsa," tegas Said melalui lansiran laman resmi DPR RI di Jakarta, Senin (21/6/2021).

Menurut Said, perdebatan soal rencana revisi KUP ini agak aneh. Bahkan pembahasan yang berkembang sekarang sudah liar, bahkan di luar batas kepatutan. Padahal dalam reformasi pajak terdapat berbagai macam tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) seperti PPN umum, PPN Multitarif dan PPN final.

Ironisnya, jelas politisi PDI-Perjuangan itu, yang berkembang sekarang ini PPN 'multitafsir'.

"Yaitu tafsir seenaknya di luar batas kepatutan. Harus diakui, pemeritnah sekarang ini serba salah, begini salah, begitu salah. Ini kan tidak fair juga," paparnya.

Lebih jauh, Said mengungkapkan nuansa berkeadilan hilang dari narasi perpajakan selama ini. Revisi perpajakan, tutur dia, tidak hanya mencakup PPN, tapi juga pajak lainnya seperti pajak penghasilan atau PPh Badan, PPh Perdagangan Melalui Sistem Elekronik (PMSE), PPh Orang Pribadi dan Carbon Tax.

“Sebagai contoh, bayangkan saja, di PPh Badan kita, ada 5000 lebih perusahaan menengah atas. Selama 5 tahun bahkan 10 tahun eksis terus, tetapi selalu mengaku rugi," ujar Said. 

Semestinya, kalau lima tahun rugi maka potensi bangkrut. Namun anehnya, tidak bangkrut juga. Maka terhadap perusahaan yang selalu rugi terus tiap tahun tetapi masih eksis maka harus ada kewajiban pajak minimun yang dikenakan.

"Berarti, tingkat kepatuhan membayar pajaknya rendah. Makanya, dikenakan pajak minimun," terangnya. 

Oleh sebab itu Said mendukung rencana pemerintah menaikan tarif PPN dalam revisi UUKUP. Dukungan ini dalam rangka reformasi perpajakan berkeadilan. Akan tetapi jelasnya, harus ada skema dalam implementasinya, baik itu PPN umum, PPN Multitarif dan PPN final.

"Tidak bisa di-gebyah-uyah bahwa masyarakat bawah yang tradisional langsung beli beras kena PPN. Tidak seperti itu," urainya. 

Namun demikian, kalaupun itu benar dilakukan maka DPR akan memaksa pemerintah memberikan stimulus ke masyarakat lapisan bawah. Berdasarkan strukturnya, komposisi masyarakat Indonesia terdiri dari 40 persen masyarakat kelas bawah, 40 persen masyarakat kelas menengah dan 20 persen masyarakat kelas atas.

“Nah, yang ramai komentar soal PPN ini kan 40 persen kelas menengah dan 20 persen kelas atas. Yang kelas bahwa mereka diam. Tetapi, jangan karena tidak tau apa-apa, kita tidak melakukan pembelaan. Itu kan tidak boleh," terang legislator dapil Jawa Timur XI itu. []