Ekonomi

Banggar DPR Restui Tambahan Subsidi Energi Rp74 T, Alasannya?

perubahan harga ICP juga disepakati dari yang awalnya US$63 per barrel menjadi sebesar US$200 per barrel


Banggar DPR Restui Tambahan Subsidi Energi Rp74 T, Alasannya?
Ketua Banggar DPR RI, MH Said Abdullah (DOK. HUMAS DPR RI)

AKURAT.CO, Hasil Rapat Kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dengan Menteri Keuangan disetujui mengenai usulan perubahan pagu belanja negara dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pendapatan negara juga dipatok naik seiring dengan kenaikan berbagai komoditas ekspor unggulan yaitu crude plam oil (CPO) hingga batu bara.

“ Pendapatan negara meningkat sebesar Rp420,1 triliun, dari semula Rp1.846.1 triliun dalam APBN tahun 2022 menjadi Rp2.266,2 triliun. Kemudian belanja negara meningkat sebesar Rp392,3 triliun, dari sebesar Rp2.714,2 triliun dalam APBN tahun 2022 menjadi Rp3.106,4 triliun,” tulis kesimpulan dari hasil rapat Banggar dan Menteri keuangan yang dibacakan oleh Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah, Kamis (19/5/2022).

Kemudian lanjut kesimpulan tersebut, perubahan harga ICP juga disepakati dari yang awalnya US$63 per barrel menjadi sebesar US$200 per barrel.

baca juga:

“ Banggar DPR RI menyetujui perubahan postur ICP sebesar US$100 per barrel. Perubahan harga ICP yang kita sepakati di atas berkonsekunsi terhadap postur pendapatan dan belanja negara seta defisit pada APBN 2022,” lanjut kesimpulan.

Dengan dampak tingginya harga komoditas energi, Banggar DPR RI menyetujui tambahan alokasi subsidi energi sebesar Rp74,9 triliun dan tambahan alokasi pembayaran kompensasi BMM dan listrik sebesar Rp275 triliun.

“ Hal tersebut terdiri dari kompensasi BBM sebesar Rp234,0 triliun serta kompensasi listrik sebesar Rp41,0 triliun,” jelasnya.

Tak hanya itu, Banggar DPR RI juga menyetujui tambahan alokasi anggaran untuk penebalan perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

“ Banggar menyetujui tambahan DBH sebesar Rp47,2 triliun. Peningkatan DBH tersebut telah mempertimbangkan burden sharing antara pemerintah pusat dan daerah terkait peningkatan belanja subsidi BBM dan LPG,” tambahnya.

Lebih lanjut, Banggar DPR RI juga merestui agar pagu belanja K/L tetap Rp945,8 triliun dan efisiensi DAK fisik sebesar Rp12,0 triliun yaitu dari Rp60,9 triliun menjadi Rp48,9 triliun. Dengan demikian, alokasi belanja non K/L sebesar Rp1.355,9 triliun dan TKD Rp804,8 triliun.