Ekonomi

Banggar DPR: Postur RAPBN 2022 Bisa Perkuat Fundamental Ekonomi

Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menyatakan belanja yang disusun pemerintah sebesar Rp2.714,2 triliun dalam postur sementara RAPBN 2022


Banggar DPR: Postur RAPBN 2022 Bisa Perkuat Fundamental Ekonomi
Menteri Sri Mulyani (tengah) bersama Wakil Ketua Muhidin Mohamad Said (kiri) dan Wakil ketua Cucun Ahmad Syamsurijal (kanan) menandatangani keputusan pengesahan RUU APBN 2021 di Ruang Banggar, Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (25/9/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said menyatakan belanja yang disusun pemerintah sebesar Rp2.714,2 triliun dalam postur sementara RAPBN 2022 akan mampu memperkuat fundamental ekonomi nasional di tengah krisis pandemi COVID-19.

“Diharapkan kebijakan ini memperkuat fundamental ekonomi nasional 2022,” katanya dalam Rapat Panja Badan Anggaran DPR RI bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Jakarta, Rabu (15/9/2021).

Postur belanja negara sendiri mengalami peningkatan Rp5,5 triliun yakni dari Rp2.708,7 triliun dalam penetapan RAPBN 2022 menjadi Rp2.714,2 triliun dalam postur sementara kali ini.

Kenaikan tersebut berasal dari target penerimaan perpajakan dan PNBP yang masing-masing naik dari Rp1.506,9 triliun menjadi Rp1.510 triliun dan dari Rp333,2 triliun menjadi Rp335,6 triliun.

Belanja negara dinaikkan Rp5,5 triliun karena nantinya akan dimanfaatkan untuk tambahan belanja pendidikan Rp1,1 triliun dan tambahan belanja non pendidikan Rp4,4 triliun.

Oleh sebab itu belanja pemerintah pusat yang merupakan salah satu komponen belanja negara naik dari Rp1.983,3 triliun menjadi Rp1.943,7 triliun.

Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L yang naik dari Rp940,6 triliun menjadi Rp945 triliun dan belanja non K/L Rp997,7 triliun menjadi Rp998,8 triliun.

Said mengapresiasi kebijakan belanja pemerintah pusat yang tertuang dalam RAPBN 2022 karena tetap fokus untuk mendukung keberhasilan pemulihan sosial, ekonomi dan masyarakat.

Menurutnya, target pemulihan tersebut dapat dicapai melalui kombinasi langkah reformasi struktural khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.

Sumber: DPR RI