News

Bandingkan Revisi UU ITE dengan UU KPK, Ini Tanggapan YLBHI

Bandingkan Revisi UU ITE dengan UU KPK, Ini Tanggapan YLBHI
Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur dalam sebuah diskusi akhir pekan, Sabtu (20/2/2021). (Youtube TrijayaFM)

AKURAT.CO, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pertanyakan niat pemerintah dan DPR RI untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). 

Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur menilai, niat perbaikan RUU ITE pemerintah dan DPR RI bertolak belakang saat merubah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan regulasi Omnibus Law. 

"Pertama kasus UU KPK itu hanya 14 hari dari mulai usulan sampai pengesahan. Jadi, kalau alasan misal DPR tidak punya inisiatif, tetapi kasus lain bisa dan sangat cepat," ungkap Isnur, dalam sebuah diskusi akhir pekan, Sabtu (20/2/2021). 

"Kedua, UU Omnibus Law yang sekian ribu pasal itu berlangsung sangat cepat kok. Kenapa di UU yang masyarakat butuh, yang UU mendesak pemerintah malah lamban," sambutnya. 

Kendati demikian, Isnur mendorong Presiden Joko Widodo dan legislator dapat menumbuhkan niat serius dalam lakukan RUU ITE, bila ingin memperbaiki iklim jagat sosial media. 

"Kami mendorong baik presiden dan DPR kalau sama-sama punya semangat, punya iktikad yang kuat, mendengarkan penderitaan para korban dan lain-lain, saya fikir harus bergerak cepat," ujarnya. 

Dia mengaku kaget ketika Presiden Jokowi mendorong perubahan itu. Sebab, lanjut Isnur, dalam sepengetahuan pihaknya selama ini Pemerintah menolak untuk mengubah UU ITE dan dalam banyak kesempatan, beberapa anggota DPR RI menolak. 

Bahkan, dirinya sempat bertanya-tanya jika wacana tersebut hanya basa-basi atau gimik, walaupun sudah ada pembentukan tim didalamnya. 

"Nah kami kaget. Aebenarnya Pak Jokowi mengubah UU ini. Ini sebuah kabar baik apresiasi gitu cuman dimasyarakat sipil kami ragu," tandasnya. 

Sebelumnya dikesempatan yang sama, Staf Ahli Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Henri Subiakto menilai, revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak harus dilakukan. 

"Tidak berarti bahwa kalau ada kasus buruk, dengan interpretasi yang salah, undang-undangnya harus diubah. Tidak seperti itu," ujar Henri. 

Menurut Henri, hanya dengan pertimbangan banyaknya kasus pelaporan yang menggunakan pasal multitafasir dalam regulasi tersebut. 

Malahan, Henri justru membandingkan intrepetasi ketentuan produk UU dengan kitab suci. Dia merasa, pemaknaan dalil yang begitu beragam dalam kitab suci tidak menjadi dasar kitab itu harus dirubah. 

"Kitab suci pun ditafsir macam-macam, dan salah tafsirnya. Tetapi kan tidak boleh ya namanya semuanya mau diubah," katanya.[]

baca juga: