News

Bandingkan Kasus RS UMMI dan Kerumunan BTS Meal, Rizieq Sebut Ada Diskriminasi Hukum

Sebab kerumunan yang langgar protokol kesehatan hanya diselesaikan dengan mediasi


Bandingkan Kasus RS UMMI dan Kerumunan BTS Meal, Rizieq Sebut Ada Diskriminasi Hukum
Imam Besar PFI Habib Rizieq Shihab dikawal oleh para laskar saat tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (10/11/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Duplik terdakwa kasus tes swab Rumah Sakit UMMI, Muhammad Rizieq Shihab kembali membandingkan perlakuan hukum yang tak adil. Sebab kerumunan yang langgar protokol kesehatan hanya diselesaikan dengan mediasi. Tak ada yang diseret ke pidana.

Rizieq menyinggung peristiwa kerumunan di gerai-gerai McDonald setelah ada menu BTS Meal. Dia menilai ada perbedaan hukuman antara RS UMMI dan kerumunan McDonald.

"Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagimanakah bagi gerai-gerai McDonald yang pun sudah berulang kali melakukan pelanggaran prokes sehingga tidak diproses hukum pidana? Semuanya cukup dengan dialog dan mediasi serta dimaafkan," kata Rizieq saat membacakan Dupliknya di PN Jakarta Timur, Kamis (17/6/2021).

Menurut Rizieq, RS Ummi telah berjasa membantu ribuan pasien COVID. Bahkan, menurutnya, pemerintah berutang miliaran rupiah kepada RS Ummi selama pandemi. Belum lagi ratusan ribu pasien yang dibantu RS Ummi sejak berdiri, hanya karena dianggap melanggar prokes langsung diproses hukum dan dipidanakan serta diseret ke pengadilan, sehingga pasien dan dokter serta rumah sakit dikriminalisasi.

"Jadi tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf maupun alasan restorative justice, sehingga tidak perlu lagi ada dialog dan mediasi serta tidak boleh dimaafkan," ucap Rizieq.

Tak hanya kerumunan BTS Meal, Rizieq juga menyinggung kerumunan Presiden Jokowi dan menteri lainnya. Rizieq menyatakan jika JPU merasa benar saat melakukan diskriminasi hukum dengan kriminalisasi pasien dan dokter dalam kasus Pelanggaran Prokes RS Ummi, sementara ribuan kasus pelanggaran prokes yang lain cukup didialogkan dan dimediasikan serta dimaafkan dengan alasan-alasan tersebut.

"Pertanyaannya: Alasan pembenar dan alasan pemaaf yang bagimanakah bagi Presiden dan Menteri serta Gubernur yang berulang kali melakukan Pelanggaran Prokes sehingga tidak diproses hukum pidana?" Kata Rizieq. []