News

PT Jakarta Potong Hukuman Pinangki dari 10 Menjadi 4 Tahun

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengabulkan permohonan banding terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari.


PT Jakarta Potong Hukuman Pinangki dari 10 Menjadi 4 Tahun
Terdakwa kasus suap pengurusan pengajuan fatwa Mahkamah Agung (MA) untuk membebaskan Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, (30/11/2020). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO  Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta mengabulkan permohonan banding terdakwa Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Tak tanggung-tanggung, Majelis hakim PT Jakarta mengurangi masa hukuman Pinangki dari semula 10 tahun penjara menjadi 4 tahun.

Dengan demikian, untuk sementara ini, keputusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memvonis Pinangki 10 tahun penjara menjadi gugur. 

Dalam amar putusannya, PT Jakarta menyatakan menerima permintaan banding dari terdakwa Pinangki dan penuntut umum. 

"Menyatakan terdakwa Dr. Pinangki Sirna Malasari, S.H., M. H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan Pidana (korupsi) yang didakwakan dalam dakwaan kesatu dan ketiga," kata majelis hakim dilansir dari situs resmi PT Jakarta, Senin (14/6/2021). 

Dalam amarnya, majelis hakim juga membebaskan Pinangki dari vonis hakim pengadilan tipikor yang menyebut Pinangki terbukti melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, permufakatan jahat. 

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama enam bulan," katanya. 

Majelis hakim PT Jakarta menilai hukuman 10 tahun penjara ke Pinangki terlalu berat. Apalagi Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai jaksa.

Karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berprilaku sebagai warga masyarakat yang baik. 

Seperti diketahui, Pinangki menjadi makelar kasus alias markus agar terpidana korupsi Djoko Tjandra bisa lolos dari hukuman penjara dengan mengajukan PK. Saat itu, Djoko statusnya buron. Tapi usaha Pinangki terbongkar dan dia harus mempertanggungjawabkannya.