News

Bamsoet Tagih Komitmen Menkeu Soal Pencairan Insentif Nakes

Ketua MPR Bambang Soesatyo mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani segera mencairkan seluruh insentif tenaga kesehatan.


Bamsoet Tagih Komitmen Menkeu Soal Pencairan Insentif Nakes
Bamsoet usai bertemu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa, di Ruang Kerja KSAD, Jakarta, Kamis (19/11/2020). (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan seluruh insentif tenaga kesehatan (nakes) sesuai target pemerintah yakni tuntas pada Agustus ini.

Bamsoet menagih komitmen Kemenkeu agar hak-hak para nakes segera didapatkan. Pencairan insentif nakes itu, kata dia, sangat penting untuk membangkitkan mental para nakes. Terutama dalam memberi pelayanan fasilitas kesehatan dalam masa pandemi Covid-19.

"Meminta komitmen Kemenkeu untuk dapat merealisasikan segera insentif nakes sesuai target pemerintah yakni pada Agustus 2021, serta terus berupaya memperbaiki permasalahan ataupun kendala yang dapat menyebabkan terlambatnya pembayaran insentif nakes," katanya dalam keterangan tertulis, Senin (2/8/2021). 

Dia mengungkapkan, Kemenkeu mencatat, anggaran yang sudah disiapkan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah per 28 Juli 2021 sebesar Rp8,1 triliun. Dari jumlah itu anggaran yang terealisasi baru Rp2,06 triliun atau setara 25,31 persen. Bahkan, realisasi insentif tenaga kesehatan di luar Jawa dan Bali hanya 17,29 persen. 

"Meminta pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah agar segera merealisasikan insentif untuk nakes, sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi terkait pembayaran insentif nakes, khususnya terkait kurangnya koordinasi di antara organisasi perangkat daerah, agar insentif yang akan dibayarkan dapat meringankan beban nakes yang bertugas dalam penanganan pandemi," katanya. 

Politisi Partai Golkar itu juga menagih komitmen pemerintah daerah yang realisasi insentif nakesnya rendah untuk segera pula mencairkan insentif itu. Sebab, insentif nakes dapat membuat mereka nyaman dalam bekerja atau bertugas sebagai garda terdepan menghadapi pandemi Covid-19. 

"Meminta pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan komitmennya dalam merealisasikan insentif nakes, terutama pada daerah dengan realisasi anggaran untuk insentif yang rendah," ujarnya.

Dia juga meminta pemerintah pusat bekerja sama dengan pihak inspektorat di daerah-daerah untuk memperkuat pengawasan terhadap implementasi pembayaran insentif nakes di setiap daerah. Sehingga hak para nakes bisa didapatkan sesuai ketentuan pemerintah atau sesuai aturan yang berlaku. 

"Mengingat jika insentif ini bisa dibayarkan dengan baik, nakes pun bisa lebih nyaman dalam bertugas," (TIM)