News

Bamsoet Nilai Posisi Wakil Menteri Tidak Kontradiktif dengan Reformasi Birokrasi


Bamsoet Nilai Posisi Wakil Menteri Tidak Kontradiktif dengan Reformasi Birokrasi
Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memperkenalkan para wakil menteri di dalam Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (25/10/2019). Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memilih 12 wakil menteri untuk membantu tugasnya. Jokowi memperkenalkan mereka dengan cara yang sama seperti mengumumkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju, yaitu lesehan di tangga. Pengenalan para wakil menteri ini dilakukan di tangga bagian dalam Istana Merdeka. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Sebanyak 12 Wakil Menteri telah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk membantu kinerja beberapa Menterinya.

Hal itu dinilai beberapa kalangan hanya akan membuat postur Kabinet Indonesia Maju semakin gemuk. Pengangkatan wamen ini juga dianggap bertolak belakang dengan janji Jokowi yang akan memangkas birokasi pemerintahan.

Menanggapi itu, Wakorbid Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai hal tersebut tak berlawanan dengan semangat reformasi birokrasi. Menurutnya, penyusunan kabinet merupakan hak prerogatif presiden. 

"Menurut saya presiden memiliki kewenangan dan memiliki hak prerogatif dalam menyusun pembantu-pembantunya dalam mencapai target-target pembangunan yang memang sudah diputuskan," jelas Bamsoet di kawasan FX Sudirman, Jakarta Selatan,  Minggu (27/10/2019).

Bamsoet mengatakan tak ada aturan yang dilanggar terkait penunjukan wakil menteri. Sebab, jabatan wakil menteri telah diputuskan di Mahkamah Konstitusi.

"Menurut saya tidak ada yang dilanggar karena soal jabatan wamen birokrat sudah diputus di MK. Jadi memberi keleluasaan kepada presiden untuk menggunakan hak prerogatifnya dalam menyusun pembantu-pembantunya," ungkap Bamsoet. []