News

Bamsoet Dukung Kapolri yang Instruksi Jajarannya Tidak Terlibat Permainan Mafia Tanah

Bamsoet mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya menghindari praktik kriminalisasi kepentingan kelompok.


Bamsoet Dukung Kapolri yang Instruksi Jajarannya Tidak Terlibat Permainan Mafia Tanah
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo dalam Webinar 'Pancasila sebagai Way of Life dan Sumber Segala Sumber Hukum', secara virtual di Jakarta, Sabtu (29/5/2021). (Dpr.go.id)

AKURAT.CO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendukung langkah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang menginstruksikan jajarannya menghindari praktik kriminalisasi kepentingan kelompok maupun terlibat dalam permainan mafia tanah.

Adapun instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram bernomor ST/1590/VIII/OPS.2./2021. Dengan demikian, kata Bamsoet, instruksi itu dapat menghindari tindakan penegakan hukum kontra produktif yang dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

"Perintah tersebut bukan ditafsirkan untuk melindungi tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku usaha maupun birokrasi pemerintah. Melainkan untuk memastikan jajaran kepolisian turut mendukung percepatan perizinan berusaha guna menjaga iklim investasi dan memberikan rasa aman kepada para investor yang akan dan yang telah berinvestasi di berbagai wilayah Indonesia," ujar Bamsoet dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/8/2021).

baca juga:

Bamsoet menjelaskan, koordinasi Ditreskrimum dan Direskrimsus bersama BPKP, Kejaksaan dan BPK tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan berbagai hal. Antara lain pemantauan, pengawasan, pendampingan dan asistensi terhadap pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, lanjut Bamsoet pemantauan dan pengawasan terhadap realisasi belanja daerah (APBD).

"Di tengah suasana pandemi Covid-19 yang meluluhlantakan berbagai sendi ekonomi, pemberian rasa aman dan kepastian hukum terhadap para investor adalah kunci agar investasi tetap meningkat, sehingga perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat," jelasnya.

Di samping itu, Bamsoet memaparkan berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri, per 15 Juli 2021 tercatat realisasi belanja APBD pemerintah provinsi sebesar 35,18 persen. Adapun angka ini masih lebih rendah dibandingkan serapan anggaran pada 31 Juli 2020 yang mencapai 37,90 persen.

Sementara itu, realisasi belanja APBD untuk kabupaten/kota per 15 Juli 2021 mencapai 32,11 persen, lebih rendah dibandingkan 31 Juli 2020 yang mencapai 37,50 persen.

"Rendahnya penyerapan anggaran, khususnya dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19, sebagian besar dikarenakan para kepala daerah takut menjadi temuan BPK, BPKP, atau pun kejaksaan, yang bisa menjadi masalah hukum di kemudian hari. Karenanya realisasi penggunaan anggarannya harus tepat, salah satunya dengan turut serta melibatkan unsur para penegak hukum," katanya.

Politisi Partai Golkar ini menilai, dengan adanya Surat Telegram Polri tersebut, menunjukan bahwa Polri berkomitmen menjadi bagian dari problem solver. Bukan menjadi trouble maker yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kementerian Keuangan melaporkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan-II tahun 2021 mencapai 7,07 persen. Momentum ini harus dijaga dengan baik," ujarnya.

"Antara lain dengan meningkatkan belanja pemerintah, konsumsi, investasi, ekspor dan sektor manufaktur. Sehingga pada triwulan selanjutnya pertumbuhan ekonomi tetap positif, sehingga Indonesia tidak kembali masuk dalam jurang resesi," sambungnya.[]