News

Bamsoet: Civitas Akademika Universitas Bali Dukung MPR Susun dan Tetapkan PPHN

Berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang


Bamsoet: Civitas Akademika Universitas Bali Dukung MPR Susun dan Tetapkan PPHN
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, di Universitas Warmadewa, Bali, Senin (17/5/2021).  (DOK. HUMAS MPR RI)

AKURAT.CO, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengapresiasi dukungan civitas akademika Universitas Warmadewa Bali agar MPR RI berwenang menyusun dan menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Hal itu bertujuan untuk melengkapi dukungan serupa yang datang dari Universitas Negeri Udayana Bali, Universitas Ngurah Rai Bali, Forum Rektor Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta berbagai organisasi sosial kemasyarakatan seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, hingga Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN).

"Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Indonesia memiliki Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Di pemerintahan Presiden Soeharto, memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN)," ujar Bamsoet sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Selasa (18/5/2021).

Mantan Ketua DPR RI ini menjelaskan, dukungan agar Indonesia kembali memiliki Haluan Negara juga pernah disampaikan Presiden ke tiga Indonesia, BJ Habibie, saat beliau menjadi narasumber diskusi di MPR pada 22 Agustus 2017.

"Berbagai negara dunia memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang. Bahkan sejak 1953, China mengadopsi pola pembangunan menyerupai GBHN dalam merancang peta jalan pembangunan untuk menatap China 2050. Ironisnya, Indonesia justru meninggalkan pola tersebut. Namun belum telat bagi kita jika ingin kembali menghidupkannya," jelasnya. 

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan, gagasan mereformulasikan sistem perencanaan pembangunan nasional sebenarnya telah direkomendasikan MPR 2009-2014. Kemudian ditindaklanjuti MPR 2014-2019 dengan memunculkan gagasan melakukan perubahan terbatas terhadap UUD NRI 1945.

"Amandemen terbatas hanya berkaitan dengan dua pasal dalam Konstitusi. Antara lain penambahan ayat pada Pasal 3 yang memberi kewenangan kepada MPR untuk mengubah dan menetapkan PPHN serta penambahan ayat pada Pasal 23 yang mengatur kewenangan DPR untuk menolak RUU APBN yang diajukan Presiden apabila tidak sesuai dengan PPHN," terangnya. 

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) ini kembali memastikan, hadirnya PPHN tidak menyebabkan presiden kembali menjadi mandataris MPR yang harus menyampaikan laporan pertanggungjawa kepada MPR.

Dia menyebut, Presiden-Wakil Presiden tetap menjadi mandataris rakyat, yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden juga tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Konstitusi, yakni pada Pasal 3 Ayat (3) dan Pasal 7B Ayat (1). 

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co