News

Bamsoet Ajak Masyarakat Artikan Larangan Mudik Idul Fitri 2021

Larangan Mudik Idul Fitri 2021


Bamsoet Ajak Masyarakat Artikan Larangan Mudik Idul Fitri 2021
Ketua MPR Bambang Soesatyo saat melaksanakan sumpah jabatan pergantian antar waktu anggota MPR di Ruang Delegasi, Nusantara IV, KOmpleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo atau Bamsoet mengajak masyarakat untuk mengartikan larangan tersebut sebagai ajakan kepada semua untuk mampu mengendalikan diri sebagai esensi dari ibadah puasa.

Pasalnya, kata Bamsoet, ditegaskan peringatan WHO bahwa pandemi Covid-19 masih jauh dari selesai.

"Perlu kita sadari bersama bahwa hingga kemarin, jumlah orang yang telah mendapat vaksinasi tahap pertama baru sekitar 11 juta orang,” ujar Bamsoet dalam pidato pelantikan PAWA Muhammad Rizal sebagai anggota baru MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/4/2021).

Hal demikian menurutnya sekitar 27 persen dari target 40,3 juta orang. Dari angka tersebut baru sekitar 6,1 juta orang yang telah menjalani vaksinasi tahap kedua atau sekitar 15 persen dari target yang ditetapkan.

Untuk itu Bamsoet mengimbau masyarakat agar tidak mudik pada lebaran tahun ini adalah bagian dari implementasi dan peningkatkan sosial dalam rangka melindungi saudara-saudara terdekat dan tetangga dari potensi penularan Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Bambang Soesatyo juga menyinggung tentang Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak mencantumkan Pendidikan Pancasil dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib.

“Pimpinan MPR menyesalkan dan meminta pemerintah untuk mengkaji kembali,” paparnya.

Bagi Bamsoet, hal demikian selain tidak selaras dengan UU Tentang Pendidikan Tinggi dan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pendidikan dasar dan menengah, yang mewajibkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah/pelajaran wajib.

“Pimpinan MPR menilai peraturan pemerintah tersebut dibuat tanpa informasi lengkap dan pertimbangan yang mendalam serta mencerminkan sikap yang tidak bertanggungjawab terhadap Pancasila dan bangsa Indonesia sendiri,” pungkasnya.[]

Erizky Bagus

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu