Ekonomi

Baleg DPR Uraikan Urgensi Hingga Tantangan IHT di Tanah Air

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Firman Soebagyo menyampaikan ada beberapa tantangan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang masih menghantui


Baleg DPR Uraikan Urgensi Hingga Tantangan IHT di Tanah Air
Anggota Badan Legislasi DPR Firman Suebagyo terlihat dari monitor saat hadir secara virtual dalam diskusi virtual di Kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (27/5/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Firman Soebagyo menyampaikan ada beberapa tantangan Industri Hasil Tembakau (IHT) yang masih menghantui. 

Diantaranya adalah kebijakan cukai, lanjutnya, dimana perlu adanya roadmap yang sifatnya jangka menengah-panjang (kira-kira 8 sampai 10 tahun). 

"Hal ini dilakukan agar IHT bisa bertahan kedepan dan menjaga kelangsungan investasi yang telah ada. Sebab industri perlu adanya kepastian berusaha dan menjalankan bisnis yang ada, bukannya setiap tahun regulasi cukai berubah yang mengakibatkan proses bisnis kita mengalami ketidakpastian," tuturnya dalam Webinar Akurat Solusi dengan tema "Intervensi Rezim Kesehatan dan Ancaman Sektor Pertembakauan" di Jakarta, Kamis (27/5/2021).

Kemudian tantangan kedua adalah penurunan produksi, dalam empat tahun terakhir terjadi penurunan produksi dari 348,1 miliar batang pada tahun 2015 menjadi 332,3 miliar batang pada tahun 2018 atau turun 4,52% dalam kurun waktu 4 tahun.

"Kondisi ini dikhawatirkan akan mengurangi produksi rokok yang berakibat pengurangan penyerapan bahan baku tembakau dan cengkeh," ucapnya.

Oleh karena itu, lanjutnya, perlunya urgensi payung hukum bagi hasil Industri Hasil Tembakau (IHT) sebagai sektor strategis diantaranya adalah tembakau sebagai komoditas strategis nasional harus dilindungi.

"Perlunya regulasi yang menjamin adanya kepastian hukum, keberlangsungan, dan kedaulatan pertembakauan nasional dari segala bentuk intervensi regulasi asing, barrier perdagangan dunia, tekanan tembakau impor ataupun serbuan rokok asing dan rokok ilegal," paparnya. 

Tak hanya itu saja, regulasi yang dibuat harus dapat memberi kepastian hukum dari sejak perencanaan dengan penyusunan rencana induk budidaya tembakau dan pembangunan IHT. 

"Kebijakan budidaya tembakau yang terintegrasi hanya berlaku bagi perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, penentuan luas dan wilayah tanam budidaya tembakau. Penetapan kelestarian varietas lokal dan varietas unggulan; serta penguatan kemitraan antara petani dan pelaku usaha," imbuhnya.