News

Baleg DPR RI Setujui RUU TPKS Dibawa ke Paripurna 

Hasil rapat pleno yakni menyetujui RUU TPKS dan akan dibahas di rapat paripurna.


Baleg DPR RI Setujui RUU TPKS Dibawa ke Paripurna 
Puluhan aktivis perempuan saat menggelar aksi demonstrasi di depan Gerbang Gedung MPR/DPR-DPD, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, Kamis (25/11/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas mengakhiri pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) dalam rapat pleno. Hasil rapat pleno yakni menyetujui RUU TPKS dan akan dibahas di rapat paripurna.

"Dengan demikian saya ingin menanyakan sekali lagi kepada bapak ibu anggota badan legislasi, apakah Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat kita setujui?," tanya Supratman yang kemudian dijawab serentak para Anggota Baleg "setuju". 

Supratman mengatakan bahwa terdapat tujuh fraksi yang menyetujui RUU TPKS. Sementara Fraksi Partai Golkar meminta penundaan keputusan tersebut.

"Ada fraksi yang meminta untuk menunda, bukan berarti tidak menyetujui, tapi meminta waktu untuk ditunda karena masih mendengarkan pendapat dan masukan dari publik yakni Fraksi Partai Golkar, dan satu fraksi menyatakan menolak, yakni Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," katanya.

Supratman menuturkan, RUU TPKS akan disahkan dalam rapat paripurna pada 15 Desember 2021 sebagai hak inisiatif DPR RI.

Sebelumnya, Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU TPKS, Willy Aditya membacakan laporannya. Dia mengatakan bahwa awalnya judul RUU sempat menjadi bahan perdebatan.

"Judul RUU yang tercantum dalam Prolegnas Prioritas 2021 yaitu RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual atas kesepakatan Panja diubah menjadi RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan pertimbangan agar RUU ini dapat menjadi RUU tindak pidana khusus, sehingga lebih efektif mengatasi kebuntuan hukum yang dialami korban selama ini dengan perundangan yang telah ada," tuturnya.

Willy juga menyebutkan bahwa RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas 12 BAB dan 73 Pasal yang diantaranya memuat bab pencegahan, hak korban dan prosedur penyidikan. 

Untuk diketahui, Baleg DPR RI hari ini menggelar 2 kali rapat terkait RUU TPKS. Rapat pertama digelar untuk mendengarkan pandapat akhir Panja RUU TPKS. Rapat kedua adalah rapat pleno RUU TPKS yang dimulai pada pukul 14.00 WIB untuk menentukan apakah RUU TPKS dapat dibawa ke rapat paripurna sebagai hak inisiatif DPR atau kembali gugur dan tidak dapat disahkan menjadi undang-undang.[]