Ekonomi

Bak Bengkel Matic, OJK Dinilai Harus Revolusi Menuju Sistem Digital

OJK harus melakukan revolusi menuju sistem digital, hal itu lantaran mulai banyaknya industri jasa keuangan yang berbasis daring


Bak Bengkel Matic, OJK Dinilai Harus Revolusi Menuju Sistem Digital
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (AKURAT/Ryan)

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai harus melakukan revolusi menuju sistem digital. Hal itu lantaran mulai banyaknya industri jasa keuangan yang berbasis daring.

Johanes Saragih dari Padepokan Microfinance Indonesia mengatakan bahwa jika OJK tidak bertransformasi maka akan kesulitan dalam melakukan tugas pengawasan. Sebab, banyak perangkat digital bersifat personal yang berbeda dengan sistem konvensional.

“Bayangan saya ke depan ini, OJK mirip bengkel matic,” kata Johanes Saragih dalam Forum Ekonomi dan Bisnis bertajuk ‘Mengawal Pansel OJK, Mengawal Pengawasan Industri Jasa Keuangan‘ secara virtual, Selasa (25/1/2022).

baca juga:

“Saya kalau datang ke bengkel itu, dia udah enggak bisa lagi dibuka (satu satu). Sudah enggak jaman pak. Transaksi itu sudah enggak ada,” sambung dia.

Ia juga heran regulasi keuangan nasional kaget dengan kehadiran financial technology (fintech). Padahal, menurut dia, konsep fintech tidak berbeda dengan pinjaman terhadap rekanan.

“Saya pinjam meminjam sama teman biasa kok. Tapi saya sekarang pindahkan ke gadget saja kaget,” ujarnya.

Johanes menilai pihak regulasi keuangan seharusnya sudah membangun pendekatan birokrasi ke aspek keuangan digital. Pasalnya, model industri di era digital sudah banyak berubah dan berbeda dengan sistem konvensional.

“ Dahulu bank yang beli perusahaan IT (teknologi), sekarang perusahaan IT yang membeli bank,” tuturnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, masa jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) periode 2017-2022 akan segera berakhir pada 20 Juli mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun pada 24 Desember 2021 lalu, telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota DK OJK Periode 2022-2027.

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai momentum ini penting untuk menentukan masa depan regulator jasa keuangan di Indonesia. Pasalnya, kata dia, sektor keuangan nasional merupakan kunci dalam sistem perekonomian nasional.

“Sektor keuangan kita, ini kan dunia yang sangat vital dalam sistem kita bernegara. Bagaimana menguasai investsi. Pengertian investasi ini yang punya hak ekslusif itu hanya OJK,” ujar Misbakhun.

Misbakhun juga mengajak masyarakat agar menghadapi tekanan ekonomi yang berat akibat pandemi Covid-19 ini secara bersama-sama. Untuk itu, ia berharap agar perekrutan calon Dewan Komisoner periode baru bisa menjadi kesempatan bagi anak bangsa berprestasi untuk berkontribusi menjaga regulasi keuangan nasional.

“Ini adalah kesempatan terbaik kita, apalagi sistem open recruitmen seperti ini. Kalau sampai ini (pilih kasih), saya sebagai Anggota Komisi, akan terisk paling keras,” ucapnya.

Sebab menurut Misbakhun, industri jasa keuangan nasional memiliki potensi yang besar. Ia menyebut setidaknya aset yang di miliki Indonesia sebesar Rp17 ribu triliun. Bahkan jika tidak terjadi pandemi Covid-19, jumlah tersebut diperkirakan melebihi Rp20 ribu triliun.

“Inilah kalau menurut saya butuh kejernihan. Bagi saya ini adalah tugas kenegaraan untuk mebgawal Pansel OJK ini supaya industri jasa keuangan kita ini diawasi oleh orang-orang terbaik dalam pengawasan, dalam membuat peraturan dan juga dalam upaya-upaya untuk melakukan perlindungan konsumen. Ini menjadi PR kita,” tuturnya.

Untuk diketahui, berdasarkan pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK beserta penjelasannya, panitia seleksi berjumlah sembilan orang dan keanggotaannya terdiri atas unsur pemerintah, Bank Indonesia (BI), dan masyarakat.

Adapun unsur masyarakat adalah akademisi di sektor jasa keuangan, masyarakat industri perbankan, industri pasar modal, dan/atau industri keuangan non-bank yang meliputi perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Susunan pansel sesuai Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2021 menunjuk Sri Mulyani Indrawati sebagai ketua merangkap anggota (mewakili pemerintah), Perry Warjiyo sebagai anggota (mewakili Bank Indonesia), Kartika Wirjoatmodjo sebagai anggota (mewakili pemerintah), dan Suahasil Nazara sebagai anggota (mewakili pemerintah).

Kemudian, Dody Budi Waluyo sebagai anggota (mewakili Bank Indonesia), Agustinus Prasetyantoko sebagai anggota (mewakili masyarakat akademisi), Muhamad Chatib Basri sebagai anggota (mewakili masyarakat industri perbankan). Adapula Ito Warsito sebagai anggota (mewakili masyarakat industri pasar modal), dan Julian Noor sebagai anggota (mewakili masyarakat industri keuangan non-bank).[]