Ekonomi

Bahlil Lahadalia Sebut UU Cipta Kerja Bikin Lebih Mudah Cetak Pengusaha Muda

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjamin bagi kaum muda atau milenial lebih mudah menjadi pengusaha.


Bahlil Lahadalia Sebut UU Cipta Kerja Bikin Lebih Mudah Cetak Pengusaha Muda
Ketua Umum HIPMI Bahlil Lahadalia pada acara Dialog HIPMI-KADIN mengenai 'Arah Kebijakan Pajak Tahun 2018' di Jakarta, Rabu (20/12). Dalam dialog ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang baru Robert Pakpahan bersama anggota DPR RI, HIPMI dan Kadin membahas permasalahan pajak yang terjadi tahun 2017 dan apa yang akan dilakukan DJP di tahun 2018 mendatang. (AKURAT.CO/Handaru M Putra)

AKURAT.CO Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law menjamin bagi kaum muda atau milenial lebih mudah menjadi pengusaha.

Ia menyebutkan minimnya minat lulusan perguruan tinggi memilih menjadi pengusaha di antaranya karena pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit.

"Undang-undang ini menjamin adik-adik setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB (Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), tiga jam beres," kata Bahlil dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Mantan Ketua Umum Hipmi itu menjelaskan UU Cipta Kerja dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa Indonesia, di mana tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan.

Sementara itu, angkatan kerja per tahun mencapai sekitar 2,9 juta. Di sisi lain, karena kondisi pandemi COVID-19, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 3,5 juta tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan data Kadin menyebut ada sekitar 5 juta orang yang terkena PHK.

Dengan data demikian, maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.

Ia menerangkan, untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri.

"Oleh karena itu timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud dengan investasi, karena investasi ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan," jelasnya.

Bahlil juga meyakinkan para pelajar Indonesia bahwa UU Cipta Kerja sangat mendukung dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia pun berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan.