Ekonomi

Bahas RUU KUP, Misbakhun Minta Sri Mulyani Utus Orang-orang Terbaik

Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengutus orang-orang terbaik dari Kementerian Keuangan yang memiliki pemahaman kuat.


Bahas RUU KUP, Misbakhun Minta Sri Mulyani Utus Orang-orang Terbaik
Anggota Pansus Angket KPK M Misbakhun memberikan pendapatnya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (19/6). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Pemerintah akan melakukan revisi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagai salah satu cara melakukan reformasi perpajakan.

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengutus orang-orang terbaik dari Kementerian Keuangan yang memiliki pemahaman kuat.

“Saya meminta Ibu Menteri mengutus orang-orang terbaik yang memiliki pemahaman kuat jangan orang yang mempunyai pemahaman, artificial dan jabatan yang tidak jelas,” katanya saat rapat kerja Komisi XI DPR RI, Jakarta, Senin (28/6/2021).

Menurut Misbakhun, perubahan atau revisi UU KUP merupakan hal yang sangat fundamental dan berpengaruh terhadap masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu dilakukan secara hati-hati dan cermat.

“RUU KUP ini harus di dibahas dengan hati-hati, cermat tidak bisa seketika tergesa-gesa tetapi harus mmperhatikan detil dinamika di masyarakat dan dunia usaha,” jelasnya.

Misbakhun juga meminta agar pembahasan revisi UU KUP terbuka di ruang publik. Hal ini agar perdebatan yang saling memberikan makna penguatan bagaimana proses pembentukan UU ini bisa terjadi.

“Saya berharap, karena ini menyangkut kebijakan negara yang fundamental pengaruhnya sangat kuat dan memiliki perspektif bagi peradaban kita maka saya berharap jangan ditutup ruang perdebatan publik,” tambahnya.

Sepeti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI yang membahas revisi UU KUP.

Menurut Menkeu, revisi UU KUP merupakan salah satu upaya dari reformasi sektor pajak yang akan dilakukan pemerintah yang bertujuan menurunkan kesenjangan pajak atau tax gap Indonesia. Dengan demikian, tercipta sistem perpajakan yang adil dan efisien.