Tech

Badan Riset dan Inovasi Nasional akan Punya 2 Deputi


Badan Riset dan Inovasi Nasional akan Punya 2 Deputi
Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro, usai bertemu dengan pelaku Startup dan Investor, Selasa (29/10/2019), di Gedung BPPT, Jakarta. (AKURAT.CO/Tria Sutrisna)

AKURAT.CO, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Presiden Joko Widodo lantas menandatangani Perpres Nomor 74 Tahun 2019 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional pada 24 Oktober. Menurut Perpres ini, BRIN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan dipimpin oleh Kepala.

“BRIN mempunyai tugas menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi,” bunyi Pasal 2 Perpres ini dilansir dari laman resmi Setkab, Senin (4/11/2019).

Nantinya, BRIN akan memiliki dua deputi. Susunan Organisasi Menurut Perpres ini, BRIN terdiri atas Kepala, Sekretariat Utama, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan serta Deputi Bidang Penguatan Inovasi.

"Kepala mempunyai tugas memimpin BRIN dalam melaksanakan tugas dan fungsi BRIN, dan dijabat oleh Menteri Riset dan Teknologi,” bunyi Pasal 5, 6 Perpres ini.

Selain itu, Perpres ini juga menyebutkan, di lingkungan BRIN dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ditegaskan dalam Perpres ini, Deputi terdiri atas Sekretariat Deputi dan paling banyak 5 (lima) Direktorat.

Sekretaris Utama dan Deputi, menurut Perpres ini, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala. Sedangkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Kepala.

“Dalam rangka menjaga keberlangsungan pelaksanaan program dan anggaran dalam Tahun 2019, susunan organisasi BRIN yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden ini berlaku paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2019,” bunyi Pasal 36 Perpres ini.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2019, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 24 April 2019.