News

Badan Pengkajian MPR Singgung Etika & Moral Politik Presiden 2 Periode Jadi Cawapres

Badan Pengkajian MPR Singgung Etika & Moral Politik Presiden 2 Periode Jadi Cawapres
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Syaiful Hidayat (tengah) bersama anggota badan Pengkajian MPR Fraksi Demokrat Beni Kabur Harman (kanan) dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari (kiri) berbincang santai di kantor KPU. (AKURAT.CO/Badri)

AKURAT.CO Badan Pengkajian MPR menyinggung soal etika dan moral politik terkait dengan merebaknya isu Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden pada Pemilu.

Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Syaiful Hidayat menjelaskan, dalam pasal 7 UUD 1945 memang membuka peluang Presiden dua periode mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden.

Substansi pasal itu mengatur tentang Presiden boleh dipilih dua kali atau dua periode dalam masa jabatan yang sama. Tetapi, pasal itu bertentangan dengan ketentuan di pasal 8.

baca juga:

Substansi pasal 8 mengatur tentang posisi Wakil Presiden yang sewaktu-waktu bisa menjadi Presiden bila Presiden definitif berhalangan tetap.

"Jadi dia boleh mencalonkan sebagai Wakil Presiden kalau kita hanya mengacu kepada pasal 7. Kalau dilanjutkan mengacu pada pasal 8, nah ini persoalannya karena pasal 8 itu menjelaskan kira-kira isinya, apabila Presiden mangkat, berhalangan tetap, maka akan digantikan oleh Wakil Presiden di sisa masa jabatannya. Artinya Wakil Presiden itu naik jadi Presiden. Aturannya menabrak pasal 7," ujar Djarot usai berdiskusi rangka diskusi Pokok-pokok haluan negara (PPHN) dengan Komisioner KPU di kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Selain soal ketentuan dalam konstitusi, Djarot juga menyinggung etika politik terkait dengan terkait isu Presiden mencalonkan diri sebagai calon Wakil Presiden. 

"Tadi juga diperbincangkan termasuk juga tentang etika politik, moral politik menjadi satu bahan kajian. Pasal 7 memperbolehkan tapi pasal 8 itu membatasi," ungkapnya. 

Pada isu tersebut, Badan Pengkajian MPR tidak berposisi merespons isu tersebut. Tetapi, Badan Pengkajian MPR hanya menjelaskan fakta bahwa dua pasal yang terkesan saling kontradiksi itu.

"Dengan kenyataan itu maka badan pengkajian bukan pada tempatnya untuk bisa memberikan respons harus A atau harus B tapi kita hanya menjelaskan inilah sistem ketatanegaraan kita, inilah konstitusi kita," katanya. []