News

Badan Pengkajian MPR Serahkan Kajian PPHN Soal Pemilu 2024 ke Bawaslu

Badan Pengkajian MPR Serahkan Kajian PPHN Soal Pemilu 2024 ke Bawaslu
Anggota Badan Pengkajian MPR mulai dari Johan Rosihan (Fraksi PKS), Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDIP), Guntur Sasono (Fraksi Demokrat), dan Sodik Mudjahid (Fraksi Gerindra) di Kantor Bawaslu, Jakarta, Kamis (22/9/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO, Badan Pengkajian MPR menyerahkan hasil kajian Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setelah sebelumnya menyerahkan kajian berisi rekomendasi visi dan misi pasangan calon kandidat Pemilu serentak 2024 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Anggota Badan Pengkajian MPR Fraksi PDi-Perjuangan (PDIP) Rieke Diah Pitaloka berharap agar kajian soal PPHN dapat menjadi rujukan visi dan misi para kontestan yang akan maju dalam Pemilu 2024 mendatang. 

"Kemarin dari pimpinan Badan Pengkajian MPR beserta anggota ke KPU, sekarang ke Bawaslu, besok ke DKPP, kemudian bertemu pihak lainnya setidaknya ini kembali kami ulangi tentang visi misi menjadi penting, khususnya bagi pasangan calon itu akan menjadi rujukan penyusunan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Kerja Tahunan," tutur Rieke dalam konferensi pers nya di Kantor Bawaslu, Gambir, Jakarta, Kamis (22/9/2022). 

baca juga:

"Begitu juga pilkada, turunannya dari visi misi akan menjadi RPJMD," imbuhnya.

Anggota Badan Pengkajian MPR Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid menambahkan, pihaknya kerap mengkaji hal mendasar, termasuk soal tata negara yang masuk dalam kajian PPHN.

"Misalnya tentang musyawarah yang merupakan sila Pancasila dan amanat dari UUD 45, apakah sesuai tidak. Yang kedua, visi misi presiden apakah konsisten tidak dengan visi dan misi yang ada di KPU dan Bawaslu, lalu apakah konsisten dengan yang ada di pembukaan UUD Negara," ujar Anggota Komisi X DPR itu. 

Hal serupa juga disampaikan Anggota Badan Pengkajian MPR Fraksi PKS yang diwakili Johan Rosihan. Dia menegaskan, hal tersebut dilakukan supaya di dalam setiap pergantian rezim tidak turut serta pergantian kebijakan di dalamnya. 

"Kenapa itu kita lakukan, biar tidak setiap pergantian rezim ganti kebijakan. Jadi siapapun rezimnya, visi misinya sama," tukasnya.[]