News

Badan Pengkajian MPR Pastikan Wacana Amendemen Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Hoaks

Badan Pengkajian MPR Pastikan Wacana Amendemen Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Hoaks
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Syaiful Hidayat dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari (AKURAT.CO/Badri)

AKURAT.CO Badan Pengkajian MPR menegaskan, tidak pernah ada pembicaraan maupun wacana amendemen UUD 1945 terkait dengan penambahan masa jabatan Presiden ataupun Presiden tiga periode.

Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Syaiful Hidayat memastikan bahwa wacana-wacana yang berkembang terkait itu merupakan hoaks alias kabar bohong.

Hal itu merupakan salah satu kesimpulan kajian Pokok-pokok haluan negara (PPHN) yang diserahkan kepada KPU dalam agenda kunjungan ke kantor KPU, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

baca juga:

"Perlu kami sampaikan bahwa badan pengkajian MPR tidak pernah, tidak pernah membicarakan atau mewacanakan amendemen UUD 1945 terkait dengan masa jabatan Presiden atau Presiden 3 periode," katanya usai pertemuan tertutup dengan Ketua KPU Hasyim Asyari di kantor KPU.

Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, Badan Pengkajian MPR tetap konsisten melaksanakan ajaran konstitusi negara. Karenanya, wacana-wacana yang berkembang terkait upaya merevisi masa jabatan Presiden tidak pernah ada di Badan Pengkajian MPR.

"Jadi kita di Badan Pengkajian fokus untuk melaksanakan konstitusi negara. Sehingga kalau di masa lalu ada berbagai macam informasi yang berkembang di sana sini itu semua hoaks. Karena yang berhak untuk mengubah UUD '45 itu hanya MPR," tegas Djarot.

Karena itu, dia mengaku telah menyampaikan kepada KPU agar Pemilu 2024 tetap harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

"Kedua, kami menyampaikan hasil kajian yang tadi sudah kami serahkan yaitu bentuk hukum dan substansi daripada haluan negara. Di mana di situ ditegaskan secara jelas bahwa Indonesia ini harus mempunyai visi, misi yang sama sesuai dengan pokok pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya alinea kedua dan keempat," kata Djarot.

Ketiga, terkait dengan pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia, Djarot mengaku isu itu menjadi salah satu topik perbincangan yang menarik antara KPU dengan Badan Pengkajian MPR. 

Djarot memastikan, Badan Pengkajian MPR akan melakukan kajian secara mendalam tentang pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia yang sudah mengarah pada demokrasi liberal termasuk juga di dalam Pilkada.

"Apakah dimungkinkan Pilkada dilakukan secara asimetris, sehingga tidak semuanya dipilih secara langsung, apakah dimungkinkan di dalam Pilkada, otonomi diletakkan di tingkat provinsi atau diletakkan di tingkat kabupaten/kota. Karena ini juga menyangkut tentang sistem ketatanegaraan kita dan sistem Pemilu. Ini akan kita kaji secara mendalam. Maka itu MPR benar-benar akan bisa mengeluarkan berbagai macam rekomendasi yang terkait dengan pelaksanaan otonomi kita," ungkapnya. 

Djarot mengatakan, visi dan misi calon pemimpin kedepan, hendaknya juga mengacu ke visi negara Indonesia merdeka. Terkait itu, Djarot mengatakan, hal perlu dikaji. Sebab, dengan cara itu maka calon Presiden, calon Gubernur, atau calon Bupati dan Wali Kota mempunyai arah yang sama. 

"Ke mana bangsa Indonesia ini akan menuju yaitu menuju kepada pencapaian daripada visi dan misi seperti yang tersurat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Karena preambul itu tidak boleh diamendemen dan preambul 1945 itu yang sebenarnya declaration of independence Indonesia," ujarnya.

Turut hadir dalam pertemuan itu, sejumlah pimpinan fraksi parpol di MPR dan Komisioner KPU lainnya. []