News

Aziz Syamsuddin Dilaporkan ke KPK, Pakar Hukum: Keterangan Mustafa Hanya Informasi Awal, Harus Ada Penguatan


Aziz Syamsuddin Dilaporkan ke KPK, Pakar Hukum: Keterangan Mustafa Hanya Informasi Awal, Harus Ada Penguatan
Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) Aziz Syamsudin saat memimpin jalannya rapat kerja dengan pemerintah di kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6). Rapat kerja yang dihadiri Menkeu Sri Mulyani, Gubernur BI Agus Martowardoyo dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro tersebut membahas penyampaian kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN tahun anggaran 2018 dan RKP Tahun 2018. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsudin dilaporkan Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Lampung Tengah pada 2017 lalu. 

Terkait hal ini, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Diponegoro (UNDIP), Pujiyono menjelaskan, keterangan Mustafa di depan media massa merupakan informasi awal. Keterangan itu baru bisa dijadikan sebagai alat bukti jika Mustafa dimintai keterangannya oleh penyidik KPK sebagai saksi. 

"Kan sebagai memiliki kekuatan pembuktian, sebagai alat bukti keterangan saksi kan harus dipanggil sebagai saksi dalam proses lidik," jelas Pujiyono di Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP ini menyebut, jika memang nanti pada perkembangannya, penyidik juga menemukan bukti lain, maka tahap penyelidikan bisa ditingkatkan menjadi penyidikan, dimana pada tahap ini biasanya sudah ada tersangka.

"Kalau misalkan nanti ditemukan juga bukti-bukti transfer dan sebagainya, berarti oh disini ada dua alat bukti. Yaitu, selain alat bukti keterangan saksi juga alat bukti surat misalkan. Nah dengan dua alat bukti yang cukup itu, kemudian bisa dipakai untuk menetapkan tersangka," jelasnya. 

Senada dengan Pujiyono, Direktur Eksekutif Setara Institute, Ismail Hasani menekankan bahwa pengakuan Mustafa belumlah memiliki kekuatan hukum. Namun berdasarkan subjektifitasnya, penyidik KPK bisa menjadikannya sebagai petunjuk awal untuk penyelidikan yang lebih lanjut.

"Pengakuan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum, tapi penyidik dapat melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk dicarikan buktinya," ujar Ismail Hasani.

Diberitakan sebelumnya, KAKI melaporkan Aziz berlandaskan pada pengakuan dari mantan Bupati Lampung Tengah, Mustafa. Dimana Mustafa mengaku pernah diminta oleh Aziz uang fee sebesar 8 persen dari penyaluran DAK perubahan tahun 2017. Saat itu, Azis masih menjabat sebagai Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Perlu diketahui, sesaat setelah menerima laporan dari KAKI, pihak KPK langsung memastikan akan segera menindaklanjuti laporan tersebut. 

"Ini masuk ke pengaduan masyarakat. Setiap laporan pasti kami telaah. Kalau nanti ada indikasi peristiwa pidana, tentunya akan ditindaklanjuti," tegas pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Senin (6/1/2020).[]