News

Azis Syamsuddin Minta Masyarakat Kawal 33 RUU dalam Prolegnas

Azis Syamsuddin Minta Masyarakat Kawal 33 RUU dalam Prolegnas


Azis Syamsuddin Minta Masyarakat Kawal 33 RUU dalam Prolegnas
Wakil Ketua DPR RI Bid.Korpolkam sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar M. AZIS SYAMSUDDIN (Istimewa)

AKURAT.CO, Rapat Paripurna DPR RI telah menetapkan 33 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Wakil Ketua DPR RI M Azis Syamsuddin menegaskan adanya PR tetap berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 dengan tetap memperhatikan kualitas legislasi yang dihasilkan.

DPR juga membuka ruang dialog, diskusi untuk menerima masukan, saran hingga kritik sehingga RUU yang disahkan benar-benar bermanfaat dan memenuhi kebutuhan hukum seluruh masyarakat Indonesia.

"Perlu kembali kami tegaskan, bahwa DPR tetap mendukung revisi UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan meminta masyarakat untuk mendukung upaya pemerintah yang saat ini tengah menyerap aspirasi dan mengkaji revisi UU ITE," kata Azis Syamsuddin dalam keterangan resminya, Kamis (25/3/2021).

Masih terkait transparansi dalam penyusunan draf RUU, Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini kembali menegaskan, selama pembahasan Undang-Undang, DPR terbuka terhadap berbagai masukan aspirasi masyarakat.

"DPR menerima masukan baik secara tertulis maupun langsung, dan mengharapkan peran aktif masyarakat untuk mengawal pembahasan undang-undang tersebut untuk menghasilkan Undang-Undang yang aspiratif dan sesuai dengan perkembangan dunia saat ini," kata dia.

Lebih lanjut, komitmen DPR ini sebagai upaya meningkatkan kinerja legislasi dan paradigma yang harus dikembangkan dalam mengukur kinerja fungsi legislasi DPR RI adalah pada kualitas produk legislasi.

"Benang merahnya sangat terang. Bahwa produk legislasi yang berkualitas selain dapat memenuhi kebutuhan hukum nasional dan kepastian hukum, juga dapat meningkatkan kemajuan dan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka ruang partisipasi di buka seluas-luasnya," tegasnya.

Untuk diketahui, rapat Paripurna DPR RI tersebut juga mengagendakan pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Republik Indonesia dan Negara-negara EFTA (Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States).