Ekonomi

Awas Terperangkap Rentenir Online! Pastikan Pinjol Terdaftar Di OJK

OJK telah gencar melakukan upaya melindungi masyarakat dari aksi perusahaan fintech atau pinjol ilegal. 


Awas Terperangkap Rentenir Online! Pastikan Pinjol Terdaftar Di OJK
Ilustrasi Financial Technology (Fintech) (AKURAT.CO)

AKURAT.CO  Masyarakat diminta mengikuti informasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) agar tidak terjebak dengan fasilitas pembiayaan dari financial technology (fintech) atau pinjaman online (pinjol) ilegal. Pinjol ilegal ini sebenarnya adalah rentenir online. 

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, mengatakan, OJK telah gencar melakukan upaya melindungi masyarakat dari aksi perusahaan fintech atau pinjol ilegal. 

Seperti yang diketahui, OJK aktif menggelar sosialisasi, edukasi, membuka nomor pengaduan masyarakat, menyediakan fasilitas cek legalitas pinjol ke Kontak 157, serta memperbaharui daftar fintech terdaftar dan berizin secara berkala.

OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) juga telah memblokir 3.193 pinjol ilegal yang meresahkan masyarakat per awal Juni 2021. 

"Upaya OJK di satu sisi patut diapresiasi karena dalam beberapa tahun terakhir, OJK gencar melakukan penutupan aplikasi pinjol ilegal bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)," jelasnya, di Jakarta, Rabu (22/6/2021).

Bhima menambahkan, dari sisi nilai, transaksi pinjol memang belum signifikan dampaknya ke sistem keuangan nasional. Tetapi perlu segera diatasi karena menyasar segmen mikro, terutama di pedesaan yang literasi keuangannya rendah, sehingga bisa menambah penduduk miskin baru. 

"Pinjol ilegal ini menjadi kanibal dari pinjaman lembaga keuangan formal, tetapi di sisi lain menjebak nasabahnya. Pinjol ilegal ini menggarap segmen mikro koperasi dan BPR, tetapi ini lebih menjebak, sehingga perlu ditangani lebih cepat," terangnya. 

Namun, di sisi lain, Bhima mengemukakan, pemerintah memang menghadapi tantangan sulitnya mengatasi pinjol ilegal karena cepatnya pemain berganti nama ketika diblokir. Setelah berganti nama, perusahaan masih beroperasi dengan korban baru. 

Dia mengatakan saat ini ada 11 kementerian dan lembaga negara yang memiliki regulasi terkait fintech, seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk tandatangan digitalnya, Kemendagri untuk data kependudukan dan lembaga lainnya. 

Denny Iswanto

https://akurat.co