News

Aung San Suu Kyi Akan Hadapi Sidang Korupsi, Terancam Penjara 15 Tahun Lebih

Ia sedang diadili atas pelanggaran pembatasan virus corona selama Pemilu, mengimpor walkie-talkie secara ilegal, dan penghasutan.


Aung San Suu Kyi Akan Hadapi Sidang Korupsi, Terancam Penjara 15 Tahun Lebih
Potret yang dirilis Kementerian Informasi Myanmar pada 26 Mei menunjukkan kehadiran Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint di sidang pertama mereka. (Foto: AFP) ()

AKURAT.CO Junta Myanmar akan mengadili pemimpin terguling, Aung San Suu Kyi, atas korupsi, menurut keterangan pengacaranya pada Jumat (17/9). Persidangan ini menambah panjang sejumlah kasus yang sedang berlangsung yang bisa membuatnya dipenjara hingga beberapa dekade.

Dilansir dari AFP, Aung San Suu Kyi telah menjadi tahanan rumah sejak ia dan pemerintah terpilihnya digulingkan oleh militer dalam kudeta pada bulan Februari. Peraih Nobel berusia 76 tahun itu saat ini sedang diadili atas pelanggaran pembatasan virus corona selama Pemilu yang dimenangkan partainya tahun lalu, mengimpor walkie-talkie secara ilegal, dan penghasutan.

Ia pun akan menghadapi persidangan lainnya atas 4 tuduhan korupsi. Persidangan ini akan dimulai pada 1 Oktober di ibu kota Naypyidaw, menurut pengacaranya, Khin Maung Zaw. Setiap dakwaan korupsi memuat ancaman hukuman maksimal 15 tahun.

Baca Juga: Korban Kudeta Hampir 900 Orang, Aung San Suu Kyi Justru Hadapi Dakwaan Baru dari Junta

Proses persidangan ditunda selama 2 bulan dan baru dilanjutkan pekan ini. Aung San Suu Kyi pun melewatkan hari pertama dengan alasan kesehatan. Sementara itu, wartawan telah dilarang meliput seluruh proses sejauh ini.

Junta juga mendakwanya karena menerima pembayaran emas secara ilegal dan melanggar undang-undang (UU) kerahasiaan era kolonial. Namun, kasus ini belum dibawa ke pengadilan.

Pemerintahnya digulingkan oleh militer karena dugaan kecurangan suara selama Pemilu 2020. Dalam Pemilu itu, partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, mengalahkan partai politik yang bersekutu dengan para jenderal.

Kudeta ini pun memicu pemberontakan nasional dan kerusuhan, sehingga perekonomiannya lumpuh. Lebih dari 1.100 orang tewas dan lebih dari 8 ribu warga ditangkap, menurut kelompok pemantau lokal. Namun, militer mengatakan jumlah korban jauh lebih rendah daripada angka tersebut.[]