News

Aturan Wajib Vaksin Dikawal TNI-Polri, Wagub DKI: Kami Ingin Warga Patuh Bukan karena Ada Aparat

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan TNI-Polri untuk memantau aktivitas masyarakat di warung tegal (warteg) di Jakarta.


Aturan Wajib Vaksin Dikawal TNI-Polri, Wagub DKI: Kami Ingin Warga Patuh Bukan karena Ada Aparat
Ahmad Riza Patria (Dok. AKURAT.CO)

AKURAT.CO, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengerahkan TNI-Polri untuk memantau aktivitas masyarakat di warung tegal (warteg) di Jakarta. Pengerahan aparat negara untuk memastikan pengunjung warteg menaati aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Kebijakan PPKM Level 4 mewajibkan masyarakat yang hendak makan di warung makan membawa sertifikat vaksinasi Covid-19. Selain itu, masyarakat hanya diperkenankan menyantap pesanannya maksimal 20 menit di tempat.

Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ketika merespon pertanyaan wartawan mengenai pengawasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait aturan wajib vaksin bagi pengunjung dan pegawai wartag di DKI.

"Tentu kami punya cukup aparat dari Satpol PP, Polda, TNI, Pariwisata (untuk melakukan pengawasan)," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu (31/7/2021).

Ariza mengatakan, pengerahan aparat negara tidak cukup untuk menyukseskan PPKM Level 4. Kata dia, kesadaran masyarakat menjadi faktor penting agar kebijakan berjalan sesuai harapan. 

"Tentu berapapun aparat yang ada tidak mencukupi kalau diminta untuk menjaga memastikan setiap warteg semua warganya sudah vaksin. Jadi karena kesehatan adalah kebutuhan bersama, jadi yang dibutuhkan adalah kesadaran," tuturnya.

Ariza berharap masyarakat dan pengusaha warteg tidak melanggar aturan. "Jadi kami ingin warga Jakarta patuh bukan karena ada aparat, tapi karena ada kebutuhan. Harusnya warga Jakarta sudah semakin cerdas, semakin dewasa, dan semakin banyak memahami aturan dan ketentuan harusnya tidak perlu apa-apa kebijakan yang diambil dihadirkan aparat. Harapan kita tentu begitu di DKI Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, kebijakan wajib vaksinasi bagi pengelola dan pengunjung warteg mendapat protes keras dari Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara).

Ketua Komunitas Warteg Nusantara Mukroni menilai, kebijakan tersebut memberatkan. Sebab banyak pengunjung berasal dari luar daerah. 

"Yang makan di warteg itu bukan warga DKI aja dan para pemilik warteg juga bukan warga DKI. Mereka adalah warga yang datang dari luar daerah, ini kan prosesnya enggak gampang. Apa lagi di daerah tidak gampang mendapatkan vaksinasi seperti di Ibu Kota," kata Mukroni ketika dihubungi AKURAT.CO Sabtu (31/7/2021).

Menurut Mukroni, karyawan warteg di Jakarta tidak semuanya bisa menjangkau sentra vaksinasi di Ibu Kota. Mereka bekerja di Jakarta hanya  dalam tenggat waktu tertentu dan akan pindah ke daerah lain.

Kata dia, jika pemerintah menginginkan semua pegawai warteg  divaksin untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 maka karyawan yang notabene adalah pendatang dan tidak miliki KTP DKI mesti difasilitasi agar lebih mudah mendapatkan vaksin.

“Apa yang kami hadapi di lapangan tidak mudah. Tidak semua fasilitas vaksinasi kita jangkau. Artinya bahwa  ketika kita diwajibkan punya kartu vaksinasi, tapi fasilitas yang  disediakan pemerintah belum memenuhi keinginan kita," tuturnya.[]