Aturan THR 2023 Menurut Surat Edaran Menaker, Harus Lunas Tidak Boleh Dicicil!

AKURAT.CO Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan atau THR 2023 pada Selasa (28/3/2023). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha pekerja/buruh.

Dalam aturan THR 2023, pemberian THR merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam menyambut hari raya keagamaan. THR sudah harus dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya secara penuh, tidak boleh dicicil.

baca juga:

• Percepat Transisi Energi Terbarukan Perkuat Pertumbuhan Ekonomi Kawasan
• Jokowi Pastikan Kapasitas Gudang Bulog Aman Untuk Panen Raya
• Jelang JMFW 2024, Kemendag Gandeng Kemenparekraf Dan Dekranas Gelar Seminar

Aturan THR 2023

Dikutip dari akun Instagram @kemnaker, Jumat (31/3/2023), isi aturan THR 2023 berdasarkan SE Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 adalah sebagai berikut:

1. THR keagamaan diberikan kepada:

a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

b. pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.

2. Besaran THR keagamaan diberikan sebagai berikut:

a. bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus-menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

b. bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa 12 bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan: masa kerja (bulan) dibagi 12 dikalikan dengan 1 bulan upah.

3. Bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah.satu bulan dihitung sebagai berikut:

a. pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja dua belas bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

b. pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

4. Bagi pekerja/buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil maka upah satu bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

5. Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR keagamaan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan, lebih besar dari nilai THR keagamaan sebagaimana nomor 2 di atas, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada pekerja/buruh sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan tersebut.

6. Bagi perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang melaksanakan penyesuaian waktu kerja dan upah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global, maka upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan THR keagamaan bagi pekerja/buruh menggunakan nilai upah terakhir sebelum penyesuaian upah berdasarkan kesepakatan.

7. THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Dalam surat edaran tersebut, Menaker juga menghimbau agar perusahaan membayar THR lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Untuk mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran THR keagamaan, dalam aturan THR 2023 Menaker meminta masing-masing wilayah provinsi dan kabupaten/kota membentuk Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 yang terintegrasi melalui website https://poskothr.kemnaker.go.id.

Demikian aturan THR 2023. Sebagai penerima THR jangan lupa untuk bijak dalam mengelolanya ya!

THR bisa digunakan untuk berbagai keperluan seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mempersiapkan tabungan masa depan. Semoga bermanfaat.