News

Aturan RKUHP: Penyerangan Harkat-Martabat Presiden dan Wapres Jadi Delik Aduan

Jadi sama sekali kami tidak membangkitkan pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi


Aturan RKUHP: Penyerangan Harkat-Martabat Presiden dan Wapres Jadi Delik Aduan
Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat bersama Komisi III di Gedung Parlemen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022). (Oktaviani)

AKURAT.CO, Pemerintah memastikan bahwa Pasal 218 dalam Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penyerangan harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden merupakan delik aduan.

"Kami memberikan penjelasan bahwa ini adalah perubahan dari delik yang bersifat tadinya delik biasa menjadi delik aduan," kata Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat bersama Komisi III di Gedung Parlemen, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/5/2022).

"Jadi sama sekali kami tidak membangkitkan pasal yang sudah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), justru berbeda. Kalau yang dimatikan MK itu delik biasa," sambungnya.

baca juga:

Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membatalkan pasal penghinaan Presiden dan Wakil Presiden di KUHP melalui putusan Nomor 031-022/PUU-IV/2006.

Sementara pada Revisi KUHP, terang Edward juga ditambahkan penjelasan bahwa pengaduan harus dilakukan langsung oleh Presiden atau Wakil Presiden. Pengaduan dilakukan secara tertulis.

"Dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden dan juga ada pengecualian untuk tidak dilakukan penuntutan apabila ini untuk kepentingan umum," pungkasnya.

Adapun bunyi Pasal 218 ayat 1 revisi KUHP berbunyi, "Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Hukum pidana ditambah satu tahun bila penghinaan disampaikan melalu media sosial. Hal itu termaktub pada Pasal 219.[]