Ekonomi

Aturan Memajaki 'Orang Meninggal', Ciptakan Keadilan?

Aturan Memajaki 'Orang Meninggal', Ciptakan Keadilan?
Ilustrasi - Pajak (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO, Beberapa waktu lalu santer terdengar kontroversi bahwa Pemerintah akan memajaki orang yang sudah meninggal. Pangkalnya adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018 tentang perubahan kedua PMK No. 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis Akses Informasi untuk Kepentingan Perpajakan.

Lantas benarkah aturan ini berlebihan dan mencerminkan bahwa Pemerintah kalap dan kehabisan akal sehingga ingin memajaki isi rekening orang yang sudah meninggal, atau harta warisan?

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, saat dihubungi Akurat.co pada hari Senin (5/3), mengharapkan agar masyarakat memahami aturan baru ini sebagai transparansi informasi dalam perpajakan.

baca juga:

"Mari mundur sedikit menilik UU No 9/2017 (pengesahan Perppu No. 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan), sebagai bagian prasyarat dan komitmen Indonesia dalam keikutsertaan inisiatif global tentang Automatic Exchange of Information (AEoI)," ungkapnya.

Salah satu hal penting yang diatur UU ini menurut dia adalah kewajiban Lembaga Jasa Keuangan (LJK) melaporkan informasi keuangan nasabah ke Dirjen Pajak, termasuk yang disimpan di LJK dalam negeri. Untuk orang pribadi saldonya paling sedikit Rp 1 miliar, dan pertukaran antarnegara ambang batasnya USD 250.000.

"Mengapa harus ada UU ini? Karena sekian lama sistem perpajakan kita tumpul dan mandul, disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap data keuangan. Padahal logika pemungutan pajak adalah profiling, yakni mengetahui siapa melakukan apa dan siapa memiliki apa. Buktinya? Simak saja data amnesti pajak. Hampir 80% harta deklarasi atau sekitar Rp 3700 triliun berasal dari dalam negeri, dan 60% di antaranya adalah aset keuangan," ujarnya.

Dengan kata lain, pekerjaan rumah otoritas pajak adalah membangun sistem perpajakan yang memiliki akses luas (transparan) sekaligus menghasilkan tambahan penerimaan yang signifikan (akuntabel). Dalam negara demokratis, di hadapan otoritas pajak tidak ada kerahasiaan (secrecy), karena ini hanya akan menciderai rasa keadilan publik. Namun konstitusi memberi jaminan perlindungan data pribadi (privacy) dari penyalahgunaan.

"Lalu apa hubungannya dengan orang yang sudah meninggal? Nah, mari kita tilik UU PPh. Di sana diatur tentang siapa subyek pajak, antara lain ‘warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak’. Kenapa warisan yang belum terbagi harus menjadi subjek pajak? Warisan ini pada dasarnya akan menjadi milik ahli waris, namun ketika belum dibagi maka ia belum menjadi milik ahli waris," jelas dia.

Kendati demikian Yustinus juga mengatakan bahwa ternyata muncul problem lain akibat aturan ini yakni, bagaimana ‘warisan’ ini melaksanakan kewajiban perpajakan? Persis di sini kuncinya, demi dapat menjalankan kewajiban maka ‘warisan yang belum terbagi’ menjadi subjek pajak. Kewajiban baru timbul ketika warisan tersebut mendatangkan penghasilan yang merupakan objek pajak.

"Secara administratif warisan ini akan menggunakan NPWP pewaris (yang meninggal), hingga warisan dibagi nanti akan berpindah menjadi milik ahli waris masing-masing. Pelaksanaan kewajiban praktis tetap dijalankan ahli waris karena tak mungkin pewaris yang sudah di dunia lain diwajibkan membayar dan melapor pajak," ucap dia.

UU PPh kita mengatur juga di Pasal 4 ayat (3), bahwa warisan bukan merupakan objek pajak. Ini berlaku sejak 1984 sampai detik ini, menurut Yustinus. Dengan demikian ketika tiap-tiap anak dari orang yang meninggal menerima pembagian warisan Rp 20 miliar/orang misalnya, harta tersebut bukan objek pajak.

"Mereka cukup melaporkan di dalam SPT telah mendapatkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Rp 20 miliar) dan mencantumkan di daftar harta deposito/uang sebesar Rp 20 miliar. Lagi-lagi, tidak ada pajak tambahan!" serunya.

Jadi penambahan klausul di Pasal 7 ayat (3) PMK-19/2018 justru untuk menutup lubang kekurangan dan menciptakan keadilan, supaya siapapun yang memperoleh penghasilan membayar pajak, termasuk jika warisan yang belum terbagi menghasilkan tambahan penghasilan yang merupakan objek pajak dan belum dipajaki.

"Misalnya, warisan berupa perkebunan sawit yang menghasilkan TBS (tanda buah segar), yang berpotensi menjadi keuntungan ketika dijual dan merupakan objek pajak. Aturan ini menciptakan rasa keadilan: yang memiliki tambahan kemampuan ekonomis harus membayar pajak! Yang lebih mampu, membayar pajak lebih tinggi!" terang dia lagi.

Dia juga membagi tips sederhana menghadapi era keterbukaan perpajakan pada saat ini. Bahwa setiap wajib pajak harus memastikan profilnya sudah sesuai, antara akumulasi penghasilan yang diterima, jumlah harta di dalam SPT, dan jumlah harta menurut laporan LJK.

"Apabila ini sudah dipenuhi, maka kita termasuk Wajib Pajak Patuh dan tidak perlu risau. Bagi yang belum sesuai, segera manfaatkan waktu yang tersisa untuk membetulkan SPT dan membayar kekurangan pajak apabila ada. Hanya mereka yang salah yang patut gelisah. Karena kebijakan ini justru menciptakan keadilan, karena yang tidak pernah terjamah dan tak membayar pajak besar kemungkinan terendus persembunyiannya," pungkasnya. []