News

Aturan KPU Soal Tokoh Nasional Dinilai Kekanak-kanakan


Aturan KPU Soal Tokoh Nasional Dinilai Kekanak-kanakan
Ilustrasi (Lukman Hakim Naba)

AKURAT.CO, Sekretaris Jendral Serikat Kerakyatan Indonesia (Sekjen Sakti), Girindra Sandino, mengungkapkan bahwa aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang membawa gambar tokoh nasional akan membuat kampanye sepi dan tidak semarak.

Pasalnya, menurut Girindra, simbol-simbol gambar tokoh seperti Bung Karno, Gusdur dan lain-lain secara tidak langsung menberikan kepada publik/pemilih secara visual sebuah pendidikan politik karena foto atau gambar tokoh-tokoh tersebut memiliki jasa-jasa, pemikiran, spirit dan nilai-nilai yang luar biasa untuk Indonesia.

"Kampanye yang seharusnya semarak disambut dengan penuh suka cita oleh rakyat akan sepi," ungkapnya dalam keterangan resmi yang diterima AKURAT.CO, Jakarta, Kamis (1/3).

Girindra mengatakan, alasan KPU yang menyatakan bahwa nanti partai ataupun publik akan berebut dan saling mengklaim tokoh merupakan alasan yang mengganggap masyarakat Indonesia seperti baru berdemokrasi atau menganggap seperti anak kecil.

Di samping itu, Girindra menyampaikan, larangan KPU itu tentu akan mengebiri kreativitas dari kebebasan berekspresi peserta pemilu dan pendukungnya yang dijamin konstitusi.

Padahal, menurut Girindra, pemilu hanya 5 tahun sekali, maka apa salahnya membuat pemilu meriah dengan penuh kegembiraan.

"Jika yang ditakutkan ada konflik gara-gara itu, adalah alasan kekanak-kanakan dan terlalu dramatis," ujarnya.

Girindra menegaskan, pendekatan keamanan yang terlalu kaku demi stabilitas dan sebagainya dalam pemilu merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia.

"Oleh karena hajatan ini adalah hajatan rakyat yang juga memakai uang rakyat," ujar Wasekjen Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia itu.

Seperti diketahui, KPU mengeluarkan aturan dengan mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa dalam kampanye tidak membawa gambar selain pengurus partai politik seperti foto presiden RI, foto-foto tokoh seperti Bung Karno, Gusdur dan lain-lain dengan alasan bukan pengurus parpol.[]