News

Aturan DMO Batu Bara, PKS: Pemerintah Jangan Lembek ke Pengusaha!

Pemerintah diminta tetap memberlakukan aturan DMO atau prioritas penjualan di dalam negeri bagi komoditas batu bara.


Aturan DMO Batu Bara, PKS: Pemerintah Jangan Lembek ke Pengusaha!
Kapal tongkang pengangkut batu bara melintas di Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (15/1/2020). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan produksi batu bara nasional tahun 2020 dapat menembus angka 550 juta ton. (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

AKURAT.CO Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PKS Mulyanto meminta pemerintah tetap memberlakukan aturan domestic market obligation (DMO) atau prioritas penjualan di dalam negeri bagi komoditas batu bara.

Sebab, menurutnya, sampai hari ini, DMO adalah instrumen yang terbukti sangat efektif untuk mengimplementasikan kebijakan umum energi nasional, yakni menjadikan sumber daya energi bukan sekadar sebagai komoditas ekonomi yang diekspor untuk mendapatkan pemasukan negara, tetapi untuk mendukung pembangunan nasional.

"Kebijakan energi kita tidak menjadikan sumber daya energi, seperti batu bara, minyak, gas, dan lain-lain. Sebagai komoditas ekonomi yang dikeruk sekadar untuk meningkatkan devisa negara. Tapi yang utama sebagai sumber daya penunjang penyelenggaraan pembangunan nasional," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (19/11/2021).

Menurut Mulyanto, pemberlakuan DMO tersebut penting untuk dilakukan untuk menjamin pasokan batu bara untuk kebutuhan industri dalam negeri.

Dari sisi harga, DMO adalah sebentuk “subsidi” di sisi hulu bagi ketahanan energi nasional. Karena harga batu bara DMO untuk listrik umum hanya sebesar US$70 per metrik ton. Padahal harga batu bara internasional sempat meroket menembus angka US$267 per metrik ton.

"Bayangkan bila tanpa DMO, tarif listrik atau subsidi listrik akan melonjak 3 kali lipat. Dengan ketentuan DMO saja, masih banyak perusahaan batu bara yang nakal, yang cari untung lebih, dengan mengalokasikan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri kurang dari 25 persen produksinya. Bagaimana bila tidak ada DMO?" kata Mulyanto. 

Ia juga mengungkapkan, dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kementerian ESDM, Senin (15/11/2021) diketahui ternyata dari 500-an perusahaan batu bara, hanya 85 perusahaan yang patuh atas aturan ini. Sementara selebihnya melanggar ketentuan DMO. 

"Jadi alih-alih dihapus, pemerintah harusnya konsisten menegakkan aturan DMO ini. Tidak cukup sekadar denda, yang tidak seberapa dan dapat ditutup oleh produsen batu bara dari keuntungan ekspor," papar dia.

"Perlu sanksi yang lebih tegas lagi misalnya pelarangan ekspor, pengurangan kuota produksi atau kalau perlu pencabutan izin produksi," pungkasnya.