Ekonomi

Aturan Batas Pengenaan Pajak, Buat Tax Ratio Masih Rendah


Aturan Batas Pengenaan Pajak, Buat Tax Ratio Masih Rendah
Ilustrasi Pajak/Perpajakan (BIMBINGISLAM.COM)

AKURAT.CO, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) menuturkan bahwa pemerintah tidak akan menurunkan batas pengenaan pajak. Sehingga tax ratio perpajakan Indonesia seakan-akan masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain padahal potensinya sangat besar.

Pernyataan ini disampaikan oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak, Ditjen Pajak Kemenkeu, Yon Arsal, saat pemaparan pada acara pelatihan wartawan Forum Komunikasi Wartawan Ekonomi Makro (FORKEM) di Bogor, Jawa Barat, Selasa petang (12/12).

"Kalau lihat Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) Indonesia dalam hitungan dolar AS di 2017, Indonesia, dibandingkan dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina, memang masih tinggi. Tapi sedikit lebih rendah dibanding Vietnam," tuturnya.

Aturan pajak dengan PTKP lebih tinggi menurut Yon menunjukan bahwa basis pajak atau orang yang dikenai pajak lebih sedikit datanya. Jika dibandingkan dengan Malaysia, PTKP Indonesia di Rp54 juta per tahun, sementara Malaysia Rp28 juta per tahun sehingga basis data pajak mereka lebih banyak. Sehingga penerimaan pajak Indonesia kalah tinggi dengan negara tersebut.

"Artinya, di Malaysia orang berpenghasilan Rp28 juta sudah kena pajak, sedangkan di Indonesia orang berpenghasilan Rp54 juta ke bawah tak perlu bayar pajak. Segi PTKP per kapita basis kita tidak dipajaki, contoh policty berpengaruh terhadap baseline, tax base tidak dipajaki, sehingga berpengaruh k tax rationya," jelas dia.

Yon juga mengatakan bahwa Upah Minimum Pekerja (UMP) yang ditetapkan sekarang di setiap daerah juga masih berada di bawah PTKP. Sebagai contoh di Jakarta saja PTKP di angka 134% lebih tinggi dibandingkan UMP yang sekitar Rp3,6 juta.

"Sepanjang UMP tidak PTKP maka seluruhnya tidak akan dikenai pajak. Karena banyak tidak masuk penerimaan pembayar pajak, tentu ini penerimaan tidak maksimal," serunya.

Kemudian dalam konteks Penghasilan Pengusaha Kena Pajak (PPKP) batas yang dikenakan adalah Rp4,8 miliar per tahun. Yang mana batas ini masih sangat tinggi juga sehingga banyak pengusaha yang tidak masuk dalam basis data Ditjen Pajak.

"Dibanding negara lain sebenarnya batas PPKP kita lebih tinggi. Kita lihat dengan Malaysia maka kita juga masih empat kali lipat lebih tinggi. Orang jadi objek PPKP juga terbatas hanya usaha tertentu yang dominan dan penghasilannya melebihi Rp4,8 miliar," katanya.

Dia melanjutkan, di Vietnam itu PPKP kecil sudah kena pajak artinya semua orang yang jadi pengusaha sudah dikenakan pajak. Sehingga ada kewajiban menyetorkan Pajak Penambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Badan (PPh).

Yon menegaskan bahwa penerimaan pajak di Indonesia selama ini tergantung pada penerimaan PPh yang kemudian diikuti PPN dan cukai. Karena baseline pajaknya tergantung pada PPh dan PPN yang terkena pajak, maka kapan seseorang dipajaki tentu ketika penghasilannya sudah di atas PTKP dan PKPP sehingga berpengaruh di tax ratio.

"Karena memang sudah disampaikan tax ratio telah dijadikan tentuk komparasi antara negara. Sebenarnya masih banyak faktor diperhatikan. Kalau negara lain kenapa mereka tax rationya tinggi karena mereka selain memasukkan pajak PPN dan PPh juga menginput Social Security. Kan di Indonesia tidak ada itu apalagi base line pajak kita juga terbatas," pungkasnya. []