Ekonomi

Aturan Baru Kemenkeu, PNS Telat Masuk Kerja Tunjangan Kena Potong

Aturan Baru Kemenkeu, PNS Telat Masuk Kerja Tunjangan Kena Potong
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur sipil negara  (ASN) (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menetapkan ketentuan baru tentang hari dan jam kerja pegawai serta penegakan disiplin berkaitan dengan pembayaran tunjangan pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan (kemenkeu), dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 221/2021.

Dimana dalam aturan tersebut Sri Mulyani tak segan memangkas tunjangan pegawai di lingkungan Kemenkeu, terutama bagi yang telat masuk kerja. Dalam aturan ini, ditetapkan jam masuk kerja pegawai atau PNS di lingkungan Kementerian Keuangan untuk hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat.

Sementara untuk hari Jumat pukul 07.30 sampai dengan pukul 17.00 waktu setempat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.15 waktu setempat.

baca juga:

“PNS masuk kerja atau mengisi daftar hadir bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau minimal jam 5 pagi waktu setempat dan pulang lebih lambat maksimal pukul 23.00 waktu setempat,” tulis isi PMK tersebut.

Namun, bagi PNS yang terlambat masuk kerja maka akan dikenakan sanksi berupa pemangkasan tunjangan dengan tarif yang berbeda. Mulai dari pemotongan 1 hingga 2,5 persen per harinya.

"PNS masuk kerja atau mengisi daftar hadir bisa lebih cepat dari waktu yang ditentukan atau minimal jam 5 pagi waktu setempat dan pulang lebih lambat maksimal pukul 23.00 waktu setempat, Bagi pegawai yang terlambat masuk kerja akan dikenai sanksi. Sanksi berupa pemangkasan tunjangan dengan tarif yang berbeda. Mulai dari pemotongan 1 hingga 2,5 persen per harinya." tulis isi dari PMK tersebut .

Pegawai yang masuk kerja pada pukul 09.01 - 09.31 tunjangan yang dipotong 1 persen, yang masuk kerja pada pukul 09.31 - 10.01 tunjangan dipotong sebanyak 1,25 persen, dan yang masuk kerja lebih dari jam 10.01 atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja dikenakan potongan tunjangan sebesar 2,5 persen.

Pengisian daftar hadir dinyatakan sah dalam hal dilakukan sebanyak 2 kali yaitu pada saat masuk kerja paling cepat pukul 05.00 waktu setempat, dan saat pulang kerja paling lambat pukul 23.59 waktu setempat. Sementara itu, dalam aturan ini menyebutkan soal sanksi jika PNS terlambat kerja hingga bolos kerja. Sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja.

Tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir, berdasarkan bukti daftar hadir dan tanpa Alasan yang Sah; dan/atau tidak melaksanakan tugas, berdasarkan pertimbangan Atasan Langsung karena tidak adanya bukti hasil kerja (output) yang dapat diberikan.

"Pegawai yang melakukan pelanggaran Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberlakukan konsekuensi pemotongan Tunjangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A dan Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini," tulisnya.