Ekonomi

Atasi Backlog Perumahan di Tengah Inflasi, Misbakhun: Pemerintah Butuh Kebijakan Yang Tak Biasa

Atasi Backlog Perumahan di Tengah Inflasi, Misbakhun: Pemerintah Butuh Kebijakan Yang Tak Biasa
Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022). (Tangkapan Layar/Andi Syafriadi )

AKURAT.CO, Pemerintah saat ini memililki banyak sekali pekerjaan rumah yang belum tuntas, salah satunya adalah mengatasi tingginya kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan di Indonesia (Backlog). Dimana masalah backlog tidak akan dapat diselesaikan dengan kebijakan yang biasa-biasa saja.

Melihat hal tersebut, Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun menyampaikan bahwa ancaman backlog masih jadi pekerjaan rumah (pr) bagi pemerintah saat ini. Menurut Misbakhun sedikitnya ada beberapa tantangan dalam menyelesaikan ancaman backlog yang saat ini terjadi.

"Saat ini pemerintah memiliki banyak sekali pr yang belum tuntas, salah satunya adalah pengentasan kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahaan di Indonesia, sebab masalah backlog ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan kebijakan yang biasa-biasa saja, belum lagi hadirnya ancaman resesi global yang membuat melambatnya laju pertumbuhan ekonomi," jelasnya dalam webinar Mengatasi Backlog Perumahan di Tengah Tren Kenaikan Suku Bunga di Jakarta yang digelar Akurat.co dan didukung oleh PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BP Tapera, Rabu (5/10/2022).

baca juga:

Tak hanya itu saja, lanjutnya, tingkat inflasi yang cenderung meningkat, sektor produksi barang dan jasa yang kian menurun serta situasi ekonomi yang unpredictable dimasa yang akan datang tentunya menjadi kasus tersendiri bagi pemerintah saat ini.

"Apalagi tingkat keterjangkauan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk memenuhi kebutuhan rumah masih rendah, baik membeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni. Sebab saat ini banyak masyarakat sedang berada di fase pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19," ucapnya kembali.

Kemudian, tambahnya, ada ketidakseimbangan antara supply dan demand lahan menyebabkan tingginya harga lahan.

"Kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk tinggal di dekat tempat bekerja menyebabkan masyarakat tinggal di hunian tidak layak mencapai 57,70 persen dimana sebagian diantaranya menempati pemukiman kumuh atau illegal," ucapnya.

Lalu tantangan pembangunan penyediaan rumah untuk kebutuhan perumahan generasi Z dan millenial yang menurut data kami himpun, tambahnya, per 31 Desember lalu berjumlah 68.662.815 jiwa. Karena itulah pertumbuhan populasi generasi millenial mendorong meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang layak huni berkualitas dan terjangkau di masa mendatang.

"Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan pekerjaan rumah terhadap kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan perumahan di Indonesia (Backlog), pemerintah saat ini harus mengeluarkan berbagai kebijakan yang tidak biasa-biasa saja," pungkasnya.[]