News

Aspek Ekonomi Digital Mampu Berikan Kontribusi ke PDB RI

Pandemi COVID-19, dari aspek ekonomi digital mampu memberikan kontribusi ke PDB RI menembus sekitar US$44 miliar pada tahun 2020.


Aspek Ekonomi Digital Mampu Berikan Kontribusi ke PDB RI
Pelantikan Sekjen Partai Golkar Lodewijk F Paulus resmi sebagai Wakil Ketua DPR RI dalam rapat paripurna di gedung Nusantara II DPR, Senayan, Kamis (30/9/2021). (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO, Anggota Komisi I DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa pada pandemi COVID-19, dari aspek ekonomi digital mampu memberikan kontribusi ke PDB RI menembus sekitar US$44 miliar pada tahun 2020.

"Dan terjadi shifting pola konsumsi barang dan jasa dari offline ke online, trafik meningkat sekitar 15 persen-20 persen. Dari sisi pelaku usaham sebanyak 37 persen konsumen baru memanfaatkan ekonomi digital pasca pandemi dan 45 persen pelaku usaha juga aktif melakukan penjualan melalui e-commerce selama pandemi," kata Lodewijk dalam keterangan tertulis, Rabu (27/10/2021).

Lebih lanjut, dia memaparkan, pertumbuhan ekonomi di provinsi Lampung pada Q2-2021 mencatat pertumbuhan positif sebesar 5,03 persen. Dia menyebut, menurut lapangan usaha tertinggi perdagangan itu paling besar memberika kontribusi yaitu 13,30 persen lalu jasa kesehatan berkembang pesat 10,03 persen dan juga transportasi dan pergudangan juga tumbuh pesat sebesar 9,95 persen.

Lodewijk menyampaikan bahwa Produsen dan konsumen itu harus dilindungi, saat ini sedang membuat rencana  undang-undang perlindungan data pribadi.

"Ini menjadi penting karena kita sudah punya udang-undang IT tapi perlindungan data pribadi menjadi penting. Perlindungan tersebut merupakan faktor penentu akan adanya kepercayaan dari (online trust), yang merupakan hal penting dalam transaksi digital," ujarnya dalam Webinar Aptika Kominfo. 

Lodewijk mengingatkan, privasi dan data pribadi menjadi sebuah hal yang penting karena pengguna dalam jaringan tidak akan melakukan sebuah transaksi digital apabila merasa keamanan akan privasi dan data pribadinya terancam.

Dia menyebut Peraturan menteri no. 20 tahun 2016 pasal 26 mengenai pemilik data pribadi berhak atas kerahasiaan data miliknya. Aturan hukum mengenai data pribadi di Indonesia ada litigasi dan non litigasi.

"Upaya pemerintah dalam meminimalisir pelanggaran privasi atau data pribadi RUU PDP memuat 72 pasal dan 15 bab yang mengatur tentang definisi data pribadi, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendali dan prosesor, pengiriman, lembaga berwenang yang mengatur data pribadi, serta penyelesaian sengketa," ungkapnya.

Karenanya, Lodewijk mengingatkan agar dibentuk aparat keamanan didigital ini berfungsi sebagai penegak hukum termasuk dalam menangkap serta mengintrogasi tersangka pelanggar UU perlindungan privasi.

"Dan tentunya diadili melalui UU privasi. Pisahkan akun pribadi dengan akun publik. Cek dan atur ulang pengaturan privasi, selalu cek syarat dan ketentuan setiap mengunduh aplikasi serta atur ulang pemberian akses data sesuai kenyamanan. Ciptakan password yang kuat dan nyalakan verifikasi login," jelasnya.

Selain itu, Lodewijk mengimbau agar selalu perhatikan password dan aktifkan verifikasi login sehingga ketika ada orang yang berusaha masuk ke sosial media maka bisa langsung ketahuan.

"Jangan sembarang percaya aplikasi pihak ketiga. Aplikasi ketiga bisa saja memanipulasi data setelah mendapatkan akses. Hindari berbagi lokasi pada waktu nyata. Hal ini bisa membuat para penguntit semakin mudah mengetahui keberadaan dan lokasi kita. Berhati-hati dengan URL yang dipendekkan," tandasnya.[]