AKURAT.CO ASEAN merilis teguran keras terhadap Myanmar pada Selasa (26/7) atas eksekusi oleh penguasa militer terhadap 4 aktivis politik. Perhimpunan negara-negara Asia Tenggara itu menyebutnya sangat tercela dan merusak upaya regional untuk mengurangi eskalasi krisis.
Dilansir dari Reuters, ASEAN mengaku sangat terganggu dan sangat sedih dengan eksekusi tersebut, begitu juga dengan waktunya yang tinggal seminggu menjelang pertemuan blok berikutnya.
"Ketika kompleksitas krisis telah sangat diakui dan suasana permusuhan yang ekstrem dapat dirasakan dari seluruh penjuru Myanmar, seluruh ASEAN telah menyerukan untuk menahan diri sepenuhnya. Pelaksanaan hukuman mati seminggu sebelum pertemuan tingkat menteri ke-55 ASEAN sangat tercela. Hal ini menunjukkan kurangnya kemauan junta untuk mendukung rencana perdamaian ASEAN yang didukung PBB," kecam Kamboja, ketua ASEAN tahun ini.
baca juga:
Merebut kekuasaan melalui kudeta tahun lalu, militer mengumumkan pada Senin (25/7) bahwa mereka telah mengeksekusi para aktivis karena membantu 'aksi teror' gerakan perlawanan sipil. Eksekusi itu menjadi yang pertama di Myanmar dalam beberapa dekade.
Kabar ini menuai kemarahan internasional. Amerika Serikat (AS), Inggris, Australia, Uni Eropa, dan para pejabat tinggi PBB menuduh junta melakukan kebiadaban.
Tak jelas kapan eksekusi dilaksanakan maupun metode apa yang digunakan. Menurut anggota keluarga pada Senin (25/7), mereka tak diberi tahu tentang eksekusi itu sebelumnya maupun diizinkan untuk mengambil jenazahnya.
Orang-orang yang dieksekusi itu termasuk di antara lebih dari 100 orang yang menurut para aktivis telah divonis hukuman mati dalam persidangan rahasia oleh pengadilan militer.
Otoritas sendiri memperketat keamanan di penjara Yangon, tempat keempat pria itu ditahan. Menurut kelompok HAM pada Selasa (26/7), para narapidana berdemonstrasi atas eksekusi tersebut. Berdasarkan portal berita Myanmar Now, beberapa narapidana telah diserang oleh otoritas penjara. Sekitar 15 orang dipisahkan dari populasi umum.
Menurut Lin Thant, perwakilan dari pemerintah bayangan 'Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, kerusuhan juga terjadi di sebuah penjara di kota Mandalay dan tembakan diletuskan.
Junta belum menanggapi kritik internasional. Sebelumnya, mereka menuduh PBB dan Barat ikut campur dalam urusannya. Juru bicaranya akan mengadakan jumpa pers rutin pada Selasa (26/7).
Pelapor Khusus PBB untuk HAM di Myanmar, Tom Andrews, mengaku prihatin atas semakin banyaknya eksekusi. Menurutnya, setidaknya 140 orang telah divonis hukuman mati di negara tersebut.
"Jadi ada indikasi bahwa junta militer berniat melanjutkan eksekusi terpidana mati, sambil terus mengebom pedesaan dan menahan orang-orang yang tak bersalah di seluruh negeri," pungkasnya. []
