News

AS Jatuhkan Sanksi pada Para Pemimpin Kudeta Myanmar, Blokir Akses Dana Rp14 Triliun

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyetujui perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta Myanmar.


AS Jatuhkan Sanksi pada Para Pemimpin Kudeta Myanmar, Blokir Akses Dana Rp14 Triliun
Presiden Joe Biden pada hari Rabu (10/2) waktu setempat mengumumkan bahwa Amerika Serikat akan memberikan sanksi kepada para pemimpin militer kudeta Myanmar. Itu adalah sanksi pertama sejak Biden resmi menjabat bulan lalu (ABC57)

AKURAT.CO, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menyetujui perintah eksekutif untuk menjatuhkan sanksi kepada para pemimpin kudeta Myanmar. Pemberian sanksi dari Biden itu akan difokuskan untuk para pemimpin militer, anggota keluarga mereka serta bisnis yang terkait dengan mereka.

Sanksi juga akan meliputi langkah kontrol ekspor hingga pemblokiran akses militer ke dana pemerintah Myanmar yang disimpan di AS. Sementara dana pemerintah Myanmar itu diketahui mencapai hingga USD 1 miliar (Rp14 triliun).

Mengutip BBC hingga CNN, persetujuan sanksi pertama Biden untuk para pemimpin kudeta Myanmar datang pada Rabu (10/2) waktu setempat. Itu terjadi bersamaan dengan insiden ditembaknya seorang wanita di kepala saat protes antikudeta berlangsung di ibu kota Naypyidaw.

"Pemerintah AS mengambil langkah untuk mencegah para jenderal memiliki akses yang tidak semestinya ke satu miliar dolar dalam dana pemerintah Burma yang disimpan di AS.

"Kami juga akan memberlakukan kontrol ekspor yang kuat. Kami akan membekukan aset AS yang menguntungkan pemerintah Burma sambil mempertahankan dukungan kami untuk perawatan kesehatan, kelompok masyarakat sipil, dan bidang lain yang secara langsung menguntungkan rakyat Burma," kata Biden merujuk Burma untuk Myanmar.

Lebih lanjut, Biden mendesak junta militer untuk membebaskan para tahanan, termasuk para pengunjuk rasa hingga para pemimpin sipil seperti Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint.

Selain itu, Biden juga meminta agar otoritas Myanmar segera menghentikan tindakan keras mereka terhadap para demonstran antikudeta.

"Militer harus melepaskan kekuasaan yang telah mereka rebut dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma, seperti yang diungkapkan dalam pemilihan 8 November.

"Kami akan siap untuk memberlakukan tindakan tambahan dan kami akan terus bekerja dengan mitra internasional kami untuk mendesak negara-negara lain bergabung dengan kami dalam upaya ini," tambah Biden sembari mengatakan bahwa pemerintahannya akan mengidentifikasi target pertama putaran sanksi mulai minggu ini.