News

Arya Beri Penjelasan Soal Indeks Keterbukaan Informasi di Jakarta Bukan yang Terbaik

DKI Jakarta tidak masuk dalam daftar daerah dengan indeks keterbukaan informasi publik yang baik.

Arya Beri Penjelasan Soal Indeks Keterbukaan Informasi di Jakarta Bukan yang Terbaik
Wakil Ketua KIP Pusat Arya Sandhiyudha (Dok. Pribadi)

AKURAT.CO, DKI Jakarta tidak masuk daftar daerah dengan indeks keterbukaan informasi publik yang baik.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Arya Sandhiyudha memiliki analisis terkait hal itu. Kata dia, Jakarta punya karakteristik yang berbeda dengan daerah lain. Sebagai daerah urban, ekspektasi kebutuhan informasi publik di Jakarta justru sangat tinggi.

"DKI nggak (tidak masuk dalam lima besar daerah dengan kategori informasi publik yang baik). Karena bicara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tadi disampaikan bukan hanya penilaian performa. Tapi ada unsur selera publik," katanya di sela-sela acara launching tiga buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2022 di Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9/2022). 

baca juga:

Kata Arya, sebagai masyarakat urban, publik di Jakarta terkenal kritis dan literasinya sangat baik. 

"Yang namanya masyarakat urban, masyarakat kota, mungkin seleranya lebih tinggi. Sama kayak kita kuliah ketemu dosen kiler. Sepinter apapun, nilainya bisa jelek. Nah, DKI punya tantangan tersendiri menghadapi masyarakat kota yang kritis, literasinya tinggi, ekspektasi nya juga tinggi," ujarnya. 

Dia mengungkapkan, IKIP bisa bergerak dengan sangat dinamis. Faktor itu salah satunya disebabkan dinamika perkembangan di masyarakat. 

"Itulah kenapa saya bilang, IKIP itu bisa dinamis setiap tahunnya. Yang tahun ini peringkat dua, tahun depan bisa keluar jadi peringkat lima karena ada dinamika masyarakat," ujarnya. 

Meski sangat dinamis, IKIP, kata dia, merekam selera publik di satu daerah. Termasuk diantaranya soal respons terhadap kepentingan masyarakat yang bersifat urgen. 

"Misalnya, dalam ketentuannya, orientasi publiknya 10 hari harus direspons tapi kalau layanan masyarakat kan bukan sekedar 10 harinya. Tapi bagaimana tingkat urgensi masyarakat tersebut. Kalau ada orang buru-buru, mendesak, highly urgen gitu, dia kan pasti mintanya bukan 10 hari. Meskipun nggak melanggar juga, dia kan butuhnya saat itu juga. Jadi tergantung juga. Jd IKIP ini betul-betul merekam secara baik peta yang dinamis," ungkapnya.[]