News

Arteria Dahlan Dilaporkan ke MKD, Kiai Maman Apresiasi Masyarakat Sunda

Pernyataan Anggota DPR RI Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung mencopot Kepala Kejati dipecat karena berbahasa Sunda berbuntut panjang.


Arteria Dahlan Dilaporkan ke MKD, Kiai Maman Apresiasi Masyarakat Sunda
Penutur bahasa sunda laporkan Arteria ke MKD DPR RI(26/1/2022). (dpr.go.id)

AKURAT.CO, Pernyataan Anggota DPR RI Arteria Dahlan yang meminta Jaksa Agung mencopot Kepala Kejati dipecat karena berbahasa Sunda berbuntut panjang. Pasalnya, sekelompok masyarakat yang menamakan diri Masyarakat Penutur Bahasa Sunda (MPBS) secara resmi melayangkan laporan terhadap Arteria Dahlan ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Perwakilan MPBS diterima langsung Anggota MKD Maman Imanulhaq dari Fraksi PKB dan Asep Ahmad Maushul Affandy dari Fraksi PPP. Perwakilan MPBS adalah Andri Andri P Kantaprawira; Cecep Burdansyah Koordinator Masyarakat Penutur Bahasa Sunda/Mantan Pimred Tribun Jabar dan Jateng; Guru Bahasa Sunda, Ranu; Ketua Sundawani Wirabuana, Robby Maulana Dzulkarnaen; Ketua Kongres Sunda 2022, Avi Taufik Hidayat; Wakil Ketua Bammus Sunda, Dynna Achmad; serta Aktivis Sosial Anak Jalanan, Priston Sagala. 

Dalam laporannya, MPBS meminta MKD memeriksa dan mengadili Arteria Dahlan. Tujuannya agar persoalan yang membawa-bawa bahasa Sunda dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung itu, menjadi terang benderang dan publik pada akhirnya mengetahui apakah ucapan Arteria Dahlan menyalahi Kode Etik Anggota DPR atau tidak. 

baca juga:

"Dengan diperiksa dan diadili oleh MKD DPR RI maka akan diputukan inkracht siapakah yang benar dan salah terhadap masalah yang telah menimbulkan kegaduhan nasional dan menyinggung SARA masyarakat Sunda," begitu bunyi permohonan Masyarakat Penutur Bahasa Sunda kepada MKD. 

MKD, kata Maman, berjanji bakal memproses laporan tersebut dan meminta masyarakat untuk mengawal proses sidang kode etik terhadap Arteria Dahlan hingga tuntas. 

"Saya sangat mengapresiasi perwakilan masyarakat Sunda yang mengadukan permasalahan Arteria Dahlan ini melalui mekanisme konstitusional yaitu MKD, ini sekaligus juga menunjukkan kebesaran jiwa dari masyarakat Sunda dan pentingnya menghadapi masalah secara rasional dan juga konstitusional," kata Maman.

Menurut Maman, laporan yang disampaikan MPBS sudah lengkap dan dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya karena telah mencantumkan identitas pelapor serta memiliki pendapat atau argumen ilmiah dan sistematis sebagai dasar pelaporan. 

Maman pun mengapresiasi kehadiran perwakilan masyarakat Sunda ke Gedung DPR lantaran memilih jalur konstitusional untuk mengakhiri polemik yang berkembang. Menurutnya, hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat Sunda cinta damai dan fokus pada penyelesaian di jalur hukum. 

"Mengutip kata-kata Nelson Mandela, 'forgive, but not forget' maafkan tapi tidak dilupakan. Sebagai urang Sunda saya memahami kekecewaan masyarakat Sunda. Selanjutnya saya pula mengapresiasi pendapat dari pelapor agar kasus ini tidak melebar kemana-mana maka perlu ditekankan kembali pentingnya penegakan etik," imbuh Kiai Maman. 

Sebagai Anggota Fraksi PKB, Kiai Maman pun memberi catatan tambahan. Katanya bahwa persoalan bahasa daerah, kebudayaan, persoalan guru-guru, menjadi prioritas bagi PKB karena bagaimanapun sunda dan suku-suku lain yang ada di Indonesia menjadi bukti keragaman Indonesia.[]