News

Arsul Sani ke Anak Buah Jokowi: Jangan Ciptakan Beban Politik dan Ruang Suudzon

Arsul Sani mengingatkan anak buah Jokowi jangan terus menerus menciptakan beban politik dan ruang prasangka tidak baik.


Arsul Sani ke Anak Buah Jokowi: Jangan Ciptakan Beban Politik dan Ruang Suudzon
Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/2/2021). (Oktaviani)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Umum DPP PPP Arsul Sani mengingatkan semua jajaran di Kabinet Indonesia Maju dan pemerintahan jangan terus menerus menciptakan beban politik dan ruang prasangka tidak baik terhadap Presiden Joko Widodo dengan kebijakan yang dikeluarkan. 

"PPP sebagai partai koalisi pemerintahan mengingatkan jajaran kabinet dan pemerintahan agar ke depan tidak terus-menerus menciptakan beban politik dan ruang suudzon (prasangka tidak baik) terhadap Presiden Jokowi dan pemerintahannya," kata Arsul dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/4/2021). 

Wakil Ketua MPR RI ini menyatakan seyogianya semua yang dikabinet maupun jajaran Pemerintahan punya tekad mengurangi bahkan menghilangkan beban politik dan ruang suudzon terhadap Presiden dari elemen masyarakat manapun. 

Untuk itu, Arsul menekankan perlu koordinasi yang baik dengan pembahasan antarkementerian dan lembaga (K/L) secara komprehensif atas hal-hal yang sensitif atau akan menarik perhatian publik terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan. 

"Ini tentu bisa dimulai dalam rapat kabinet atau rapat kordinasi dibawah Kemenko yang bersangkutan. Saya yakin dengan cara seperti ini maka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan atau peraturan akan lebih baik," terangnya. 

Lebih lanjut Arsul menilai problem sinkronisasi dan harmonisasi ini timbul karena masih rendahnya koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintahan terkait. Menurut Arsul, meski ada kementerian kordinator (kemenko), namun level kordinasi yang tinggi seperti diharapkan belum tercipta. 

Dia menyebut sebagai contoh rendahnya level kordinasi ini, Arsul Sani menunjuk kasus tidak tercantumnya Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran (kuliah) dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021. Padahal dalam Pasal 35 UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pancasila dan Bahasa Indonesia masuk kedalam kurikulum perguruan tinggi. 

"Jika semuanya sinkron maka beban politik dan ruang suudzon dari elemen masyarakat dengan sendirinya akan dapat diminimalisir secara signifikan," tandasnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu