News

Ariza: Perlu Kebijakan Komprehensif dan Cepat Kendalikan Penularan COVID di Jakarta

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria menilai perlu kebijakan yang lebih komprehensif dan cepat untuk menekan penularan virus COVID-19 di ibukota.


Ariza: Perlu Kebijakan Komprehensif dan Cepat Kendalikan Penularan COVID di Jakarta
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (26/4/2021) (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menilai perlu kebijakan yang lebih komprehensif dan cepat untuk menekan penularan virus COVID-19 di ibu kota. Sebagai langkah persiapan, Gubernur DKI memimpin rapat evaluasi program vaksinasi di DKI. 

Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tak lama lagi, kata dia, Pemprov DKI akan mengambil kebijakan dalam rangka pencegahan dan penanganan, pengendalian COVID-19 di wilayah DKI Jakarta.

Apalagi, saat ini, DKI juga tengah dihantui penularan varian baru Delta asal India yang disebut-sebut oleh epidemiolog lebih cepat menukar dan lebih mematikan daripada varian aslinya. 

"Pokoknya semuanya dengan ketentuan dan aturan yang ada, dengan situasi fakta, data yang ada, perlu ada kebijakan yang komprehensif, yang baik, yang cepat, terkait penanganan dan pengendalian (penularan virus COVID-19)," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (21/6/2021).

Dia memastikan, keputusan yang diambil Anies berbasis data ilmiah. Anies juga bakal melihat perkembangan situasi di wilayah-wilayah penyangga Ibu kota. Dengan begitu, keputusan yang dibuat sesuai dengan potret kebijaian yang mereka inginkan, yakni komprhensif dan baik bagi upaya pengendalian penularan virus di masyarakat. 

"Kebijakan yang diambil Pemprov DKI memerhatikan situasi fakta data di sekitar Bodetabek. Dan juga kita koordinasikan dengan pemerintah pusat, Satgas, dan kementerian terkait," ujarnya. 

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, pihaknya juga akan merujuk kebijakan pemerintah pusat terkait penanganan COVID-19. Terutama yang terkait dengan buka atau tutupnya tempat-tempat pariwisata di Ibu kota. Termasuk juga mengatur pelaksanaan ibadah di tempat-tempat ibadah, mal dan pasar. 

"Apakah terkait pariwisata seperti yang disampaikan pak Menteri Pariwisata diperbolehkan untuk ditutup, tempat tempat lain, tempat ibadah, mall, pasar, bekerja di rumah dan lain-lain sudah dirumuskan oleh kami Pemprov, Forkompinda dan jajaran, dan mendengarkan aspirasi epidemiologi," katanya. 

Dia mengatakan, kebijakan teranyar terkait upaya pengendalian penularan virus COVID-19 di ibukota itu bakal segera diumumkan secara resmi oleh Gubernur DKI Anies Baswedan. "Pokoknya segera di infokan. Ada waktunya. Tunggu saja," katanya.[]