AKURAT.CO, Mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2014-2019 Arief Budiman menyarankan KPU RI dibawah kepemimpinan Hasyim Asy'ari temui Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menemukan titiktemu persoalan anggaran penyelenggaraan Pemilu 2024 secara intensif.
"Prinsip harus dipenuhi oleh kedua belahpihak KPU sebagai pengusul dan pemerintah sebagai penyedia anggaran. Jadi kalau butuhnya untuk verifikasi partai, jangan dicairkan pas kampanye gituloh. Karena dibutuhnya sekarang," kata Arief sembari mempragakan percakapam itu, di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (3/8/2022).
"Misalnya eh KPU benar nggak lu butuh uang segini? Mana si yang perlu dipenuhi sekarang? gituloh. Terus misalnya. Eh pemerintah sebenarnya punya duit nggak si sekarang? Ini Pemilu udah masuk loh. Udah masuk tahapan, duitnya ada nggak? Kalau ada berapa? Bisa dicairkan kapan?," sambungnya.
baca juga:
Dengan demikian, kata Arief, keduanya bisa saling terbuka dan dicairkan dengan jumlah yang cukup, dan termasuk tepat waktu dalam pengelolaannya.
"Jadi dua-duanya harus sama terbuka, KPUnya maupun Kementerian Keuangnnya," tegasnya
Lebih lanjut Arief menjelaskan, anggaran itu nantinya akan dibagi dalam dua kelompok. Pertama untuk tahapan, dan dukungan non tahapan.
"Jadi sepenuhnya dulu tahapan. Untuk non tahapan ya itu bisa seperti dukungan saran prasarana, operasinal, macem-macem lah. Nah gini juga perlu di cek gitu loh," sebutnya.
Sebab menurutnya, soal proporsinya lebih besar dukungan non tahapan dibandingkan dengan tahapan.
"Nah ahli keuangan di KPU dan ahli keuangan di Kemenkeu pasti sudah bisa memastikan mana yang prioritas, besarnya berapa, dan kapan harus dicairkan itu tinggal ketemu aja. Gitu," pungkasnya.[]
