News

Argo Yuwono: Polri Dukung Kebebasan Pers

Argo Yuwono: Polri Dukung Kebebasan Pers
Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono (tengah) didampingi Direktur Tipidsiber Polri Brigjen Pol Slamet Uliandi (kiri) dan Wadir Tipidsiber Kombes Pol Suyudi Ario Seto menyampaikan pengungkapan kasus kejahatan di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Senin (5/10/2020). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

AKURAT.CO, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mendukung kebebasan pers dalam segi pemberitaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Argo dalam rangka menanggapi pernyataan sikap sejumlah organisasi pers yang meminta Kapolri Jenderal Idham Azis  mencabut poin 2 huruf d yang tercantum dalam maklumat terkait larangan masyarakat menyebarluaskan konten tentang FPI, baik melalui situs maupun media sosial. 

"Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers," kata Argo melalui keterangan tertulisnya, Minggu (3/1/2021).  

baca juga:

"MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai Undang-Undang," sambungnya.   

Sebelumnya, Komunitas Pers yang terdiri Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), yang meminta Kapolri mencabut pasal 2d dalam maklumat yang ditandatangani pada 1 Januari 2021. 

Dalam pernyataan sikapnya, poin 2 huruf d dalam isi maklumat itu tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.   

Salah satu isi maklumat, di Pasal 2d, yang isinya menyatakan, masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui website maupun media sosial.

"Kami menyatakan sikap bahwa pertama, Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d itu berlebihan dan tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghargai hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi," demikian bunyi pernyataan sikap Komunitas Pers, Jumat (1/1/2021).   

Hal tersebut tertuang jelas dalam Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.   

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu