Ekonomi

Apindo Klaim PP No.45/2019 Dukungan Untuk Dunia Usaha Tanah Air


Apindo Klaim PP No.45/2019 Dukungan Untuk Dunia Usaha Tanah Air
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Hariyadi B. Sukamdani ketika ditemui di Jakarta (AKURAT.CO/Andoy)

AKURAT.CO Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PP No.45/2019 merupakan suatu dukungan dari pemerintah bagi dunia usaha di Indonesia.

Hariyadi B. Sukamdani menyebutkan terbitnya PP No.45/2019 merupakan salah satu dukungan pemerintah bagi dunia usaha di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari pemberian insentif super tax deductible, berupa potongan beban pajak bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk pekerjanya.

"Kami dari Apindo mengapresiasi dukungan Pemerintah terhadap penerbitan PP No.45 tahun 2019, dimana adanya pemberian insentif super tax deductible bagi perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan untuk pekerjanya, kami apresiasi itu," ucapnya ketika ditemui di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Pihaknya pun juga mendesak pemerintah agar segera merevisi UU No.13 tahun 2003 yang dinilai sudah tidak lagi relevan saat ini. Terlebih, membuat dunia usaha tidak kompetitif dan memberatkan para pengusaha.

"Pasal krusial dalam UU 13/2003 yang harus direvisi diantaranya mengenai definisi kerja, Upah minimum, skills development, sanksi hukum hingga kepada pekerjaan alih daya (outsourcing) dan pesangon PHK," ujarnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan kurang adaptif terhadap perkembangan investasi dan permintaan investor.

Menurut Suharso, hal ini menjadi persoalan yang menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, Suharso tidak menjelaskan secara spesifik mengenai apa yang dimaksud dengan keinginan investor tersebut.

"Persoalannya dinilai UU tenaga kerja kita kurang adaptif terhadap perkembangan, kurang adaptif terhadap permintaan investor baik dalam negeri maupun luar negeri," ujar Suharso dalam rapat kerja dengan Badan Legislasi (Baleg) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11) lalu.

Dirinya menambahkan persoalan dalam bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu alasan pemerintah menerbitkan Omnibus Law, dimana terdapat sejumlah regulasi dalam bidang ketenagakerjaan yang saling bertentangan dan tumpang tindih.

Sementara untuk menciptakan lapangan kerja dibutuhkan investasi yang cukup, oleh sebab itu, lanjut Suharso, diperlukan adanya perubahan regulasi terkait ketenagakerjaan.

"Diperlukan beberapa perubahan yang termasuk juga untuk melindungi para pekerja kita sendiri. Itu salah satu alasan mengapa Omnibus Law itu kita perlukan dalam kerangka regulasi penyusunan peraturan perundang-undangan pada lima tahun ke depan," ucapnya.[]