News

APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode, Komisi II Desak Menteri Tito Tertibkan Kepala Desa yang Bermain Politik Praktis

APDESI Deklarasi Jokowi 3 Periode, Komisi II Desak Menteri Tito Tertibkan Kepala Desa yang  Bermain Politik Praktis
Suasana rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kemendagri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (5/4/2022) (AKURAT.CO/PETRUS C. VIANNEY)

AKURAT.CO, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim memberikan komentar soal deklarasi dukungan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk maju tiga periode yang dilakukan oleh Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia (APDESI) beberapa hari lalu. 

Hal itu ia ungkapkan dalam rapat kerja (raker) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang juga dihadiri oleh Mendagri Tito Karnavian beserta jajarannya. 

"Kegiatan politik praktis oleh kepala dan perangkat desa itu dilarang oleh undang undang kemendagri yang memiliki tupoksi dan kewenangan untuk melakukan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, pemerintahan umum, otonomi daerah, administrasi kewilayahan, Pemdes dan lain-lain," kata Lukman di dalam raker bersama Mendagri di Ruang Komisi II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/4/2022). 

baca juga:

Luqman menekankan agar Mendagri menertibkan sanksi bagi kepala atau perangkat desa yang mengikuti acara silahturahmi nasional tersebut di Istora Senayan, Jakarta. 

"Artinya dengan kewenangan ini saya berharap kemendagri menegakan aturan dengan mendoro kepala daerah memberikan sanksi minimal pembinaan kepada kepala atau perangkat desa yang ikut silatnas diperiode istora yang menyatakan misalnya dukungan jokowi untuk 3 periode," ungkap Luqman. 

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB itu juga mengungkapkan bahwa kepala desa yang mengikuti acara tersebut telah melanggar dua poin di dalam konstitusi. 

"Satu menyalahi UU yang kedua itu nabrak konstitusi karena konstitusi kita mengatur hanya maksimum seseorang jadi presiden 2 periode," imbuhnya. 

Hal serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi II lainnya, Junimart Girsang yang menyebut dukungan kepala desa tersebut telah menabrak peraturan perundang-undangan nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas. 

"Saya melihat mencermati ormas-ormas itu kebanyakan bablas pak Menteri bablas itu artinya mereka sudah tidak tunduk kepada peraturan perundang-undangan 17 tahun 2013 padahal itu menjadi kewajiban Kemendagri untuk mengawasi dan membina para ormas," ucap Junimart. 

Politikus PDIP itu menegaskan bahwa kepala desa tidak boleh terlihat dalam politik praktis, namun dirinya tidak menyebut secara terang-terangan mengenai dukungan kepada salah satu pihak. 

"Ya undang-undang tentang ormas itu dan undang-undang tentang pemetaan desa sudah jelas mengatakan bahwa kepala desa tidak boleh bermain politik praktis," ujar Junimart. 

"Ya saya tidak menyampaikan tentang dukung mendukung tetapi mestinya mereka sudah paham tentang undang-undang pemdes ini," pungkasnya. []