News

Apa Kata Civitas Akademika Soal Permendikbud 30/2021 PPKS?

Beberapa civitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa menyatakan dukungan terhadap diberlakukannya Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS


Apa Kata Civitas Akademika Soal Permendikbud 30/2021 PPKS?
Ilustrasi kekerasan seksual (Dhaka)

AKURAT.CO Beberapa civitas akademika yang terdiri dari dosen dan mahasiswa menyatakan dukungan terhadap diberlakukannya Permendikbud Nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual (PPKS) di lingkungan kampus.

Mahasiswa pasca sarjana IAIN Tulungagung, Dian Meiningtyas misalnya. Ia mengatakan, implementasi PPKS penting untuk mencegah kekerasan seksual di lingkungan kampus. 

“Saya dalam melihat Permendikbud PPKS merupakan peraturan percepatan dalam menangani dan mencegah kekerasan seksual dalam lingkup Perguruan Tinggi yang semakin hari data kasus ini semakin tinggi yang tidak jarang justru menempatkan korban sebagai pelaku tindak asusila,” kata Dian kepada AKURAT.CO saat dihubungi, Jakarta, Senin (15/11/2021).

baca juga:

Meskipun demikian, Dian juga memberikan catatan terkait implementasi PPKS di lingkungan kampus. Menurutnya, kampus perlu membuat regulasi turunan untuk penanganan kasus hingga pendampingan korban. 

“Apabila ditemukan kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, hal paling bijak dalam nuansa intelektual adalah mendudukan sebuah perkara dengan independensi pada korban sebagai bentuk regulasi pencegahan, perlindungan, penanganan, pendampingan, dan pemulihan,” kata Dian yang juga merupakan sktivis yang kerap mengadvokasi isu kekerasan seksual ini.

Sementara itu, Dosen Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Rachmad Hidayat kepada AKURAT.CO juga memberikan tanggapan terkait perdebatan yang terjadi terhadap implementasi PPKS di lingkungan kampus. Menurutnya, Permendikbud 30/2021 sudah terlampau mendesak untuk diimplementasikan di perguruan tinggi. 

Bahkan menurutnya, sudah cenderung terlambat jika memperhatikan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjai di berbagai institusi. “Ini (PPKS) saya kira sudah sangat terlambat. Kemenag kan sudah duluan tahun 2019 meskipun enggak selevel menteri ya. Baru SK Dirjen,” kata Rachmad.

Meski demikian, dosen yang bergelar doktor di bidang kajian gender tersebut juga mengatakan, sosialisasi PPKS masih perlu memperhatikan aspek-aspek kultural perguruan tinggi.

“Seolah-olah mengasumsikan perguruan tinggi ini kayak anak perusahaan terus kemudian (peraturannya) top down begitu padahal ada aspek kultural di tiap perguruan tinggi,” kata Rachmad.