News

Anwar atau Muhyiddin? Raja Malaysia Minta Saran Barisan Nasional untuk Tentukan PM Baru

Anwar atau Muhyiddin? Raja Malaysia Minta Saran Barisan Nasional untuk Tentukan PM Baru
Kolase foto Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin (AsiaOne)

AKURAT.CO Penantian perdana menteri baru Malaysia berlanjut ke hari ke-4 pada Rabu (23/11) usai 2 pesaing utama gagal mendapat dukungan yang cukup untuk mencapai mayoritas. Parlemen pun masih menggantung setelah berlangsungnya Pemilu akhir pekan lalu.

Dilansir dari Reuters, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dan mantan perdana menteri Muhyiddin Yassin melewatkan tenggat waktu Selasa (22/11) sore untuk menyusun aliansi dengan partai lain guna membentuk pemerintahan. Dengan demikian, perdana menteri baru akan dipilih oleh Raja Malaysia.

Dampak dari Pemilu pada Sabtu (19/11) memperpanjang ketidakstabilan politik di Negeri Jiran. Negara itu juga berisiko mengalami penundaan keputusan kebijakan yang diperlukan untuk memacu pemulihan ekonomi.

baca juga:

Raja Al-Sultan Abdullah diperkirakan akan bertemu dengan anggota parlemen secara individu dari koalisi Barisan Nasional yang berkuasa mulai pukul 10.30 untuk membantunya menentukan siapa yang akan menjadi perdana menteri.

Secara konstitusi, raja Malaysia hanya memainkan peran seremonial. Namun, ia berhak menunjuk seorang perdana menteri yang diyakininya akan memimpin mayoritas di parlemen.

Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar memenangkan kursi terbanyak dalam Pemilu dengan 82 kursi, sementara Perikatan Nasional yang dipimpin Muhyiddin memenangkan 73 kursi. Padahal, mereka membutuhkan 112 kursi untuk mencapai mayoritas sederhana agar berwenang membentuk pemerintahan.

Sementara itu, Barisan Nasional hanya memenangkan 30 kursi, performa terburuknya dalam Pemilu sejak kemerdekaan tahun 1957. Meski begitu, dukungan dari anggota parlemennya akan sangat penting bagi Anwar dan Muhyiddin untuk mencapai 112 kursi. Namun, Barisan Nasional pada Selasa (22/11) menyatakan tak akan bersekutu dengan salah satu koalisi.

Raja pun menyarankan agar Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional bekerja sama untuk membentuk 'pemerintahan persatuan'. Namun, Muhyiddin mengaku telah menolak saran tersebut. Muhyiddin menjalankan aliansi konservatif Muslim Melayu, sementara Anwar menjalankan koalisi multietnis.[]