News

Anies Pidanakan Pelanggar Prokes Dalam Revisi Perda Covid-19, DPRD DKI: Insya Allah Setuju

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengaku sepakat dengan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  yang mengajukan merevisi Perda Covid-19.


Anies Pidanakan Pelanggar Prokes Dalam Revisi Perda Covid-19, DPRD DKI: Insya Allah Setuju
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat Senin (24/5/2021). (AKURAT.CO/Yohanes Antonius)

AKURAT.CO, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengaku sepakat dengan usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta  yang mengajukan merevisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Taufik tak masalah kalau dalam revisi itu Gubernur Anies Baswedan dan jajaran meminta ada penambahan pasal pidana bagi pelanggar protokol kesehatan

"Insya Allah setuju," kata Taufik ketika dikonfirmasi Kamis (22/7/2021).

Dewan Kebon Sirih telah menerima draf revisi Perda yang diserahkan Pemprov DKI Jakarta pada Rabu (22/7/2021) kemarin. Taufik mengaku pihaknya akan segera membahas usulan revisi dalam draft tersebut supaya Perda yang diperbaharui itu segera diberlakukan di Ibu Kota.

Taufik mengaku pihaknya bakal mengebut pembahasan revisi Perda itu menyusul kondisi penularan Covid-19 di DKI kian mengkhawatirkan.

"Ini kan baru mau kita bahas. Ini untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan Jakarta ke depan dan kesehatan masyarakat," tegasnya.

Politisi Gerindra itu mengukap, titik berat perubahan pada revisi Perda tersebut adalah memberi kewenangan kepada pihak Kepolisian melakukan penyidikan. Kewenangan yang sama juga diberikan kepada Satpol PP DKI Jakarta.

"Pertama memberikan kewenangan kepada Polisi untuk melakukan penyidikan. Kemarin kan di Perda itu enggak ada. Yang memutuskan pidana kan tetap hakim," tuturnya.

Berikut bunyi usulan revisi Perda Covid-19 DKI Jakarta soal sanksi bagi pelanggar prokes:

Pasal 32A 

(1) Setiap orang yang mengulangi perbuatan tidak menggunakan Masker setelah dikenakan sanksi berupa kerja sosial atau denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 

(2)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(3)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID- 19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (5) huruf c, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 

(4)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran yang mengulangi perbuatan pelanggaran protokol pencegahan COVID-19 setelah dikenakan sanksi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (3) huruf f, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). []