News

Anies Pastikan Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Akan Bebani Masyarakat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan perubahan sejumlah nama jalan di Jakarta tak akan menyulitkan masyarakat.


Anies Pastikan Perubahan Nama Jalan di Jakarta Tak Akan Bebani Masyarakat
Anies Baswedan bersama pejabat BPN dan Korlantas Polri (Humas Pemprov DKI)

AKURAT.CO Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan perubahan sejumlah nama jalan di Jakarta tak akan menyulitkan masyarakat. Anies mengungkapkan, dokumen administrasi lama yang dimiliki masyarakat masih berlaku dan diakui secara legal.

Anies mengatakan, nama jalan yang baru akan diakomodir dalam sistem pencatatan administrasi di instansi terkait dan disinkronkan dengan basis data kependudukan e-KTP. Kemudian, perubahan dokumen administrasi akibat perubahan nama jalan tidak dikenakan biaya sama sekali. Hal itu berlaku pada semua dokumen administrasi masyarakat.

Terkait keabsahan dokumen eksisting, Anies juga memastikan dokumen lama masih sah sampai habis masa berlakunya dan datanya akan disesuaikan pada saat yang bersangkutan mengurus perpanjangan atau pembaruan dokumen.

baca juga:

Anies telah menggandeng Kakorlantas Polri, Dirut Jasa Raharja dan Kakanwil BPN DKI Jakarta untuk memudahkan masyarakat dalam mengelola administrasi, baik kendaraan bermotor, kependudukan, perpajakan dan pertanahan. 

"Banyak hal dibahas, tapi kali ini kita ingin sampaikan perubahan nama jalan di Jakarta yang memiliki konsekuensi diduga membebani masyarakat, kami tegaskan tidak akan membebani. Semua (dokumen) yang tercatat tetap berlaku dan akan disesuaikan, yang masih berlaku tidak kemudian batal," ujar Anies di Pendopo Balaikota Jakarta, pada Senin (27/6/2022).

Anies menuturkan, proses perubahan dokumen itu juga tidak memiliki konsekuensi biaya ke masyarakat.

"Semua aspek tidak akan membebani, dan semua kesimpangsiuran akan diklarifikasi sehingga ada kepastian bagi semua," kata Anies. 

Instansi yang bersinggungan dengan urusan dokumen kependudukan warga juga telah menyatakan kesanggupannya mengikuti Keputusan Gubernur Nomor 565 Tahun 2022 tentang perubahan nama jalan itu. Mereka akan mengakomodir kebijakan penggantian nama jalan ini. 

Kakorlantas Mabes Polri, Irjen (Pol) Firman Santyabudi menyampaikan, kendati terdapat penyesuaian data tertib administrasi, dari pihak Kepolisian tidak mewajibkan masyarakat langsung mengurus dan mengganti surat-surat berlalu lintas untuk perubahan nama jalan, melainkan masyarakat dapat mengurus pergantian data saat surat-surat tersebut akan habis masa berlakunya.